Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan belum menyelesaikan audit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). “Prosesnya masih terus berlangsung, sekarang sampai pada tahap analisis. Mudah-mudahan bisa cepat menghasilkan kesimpulan,” kata Bambang Wahyudi, anggota pembina auditama BPK kepada wartawan di BPK, Jumat (9/1). Audit atas BPPN, lembaga yang akan berakhir tugasnya Juni 2004 mendatang ini, menurut Ketua BPK Satrio Budiharjo Joedono, tergolong audit kinerja. “Sebab kami mengantisipasi pertanyaan publik yang akan banyak muncul saat BPPN ditutup soal kinerja lembaga itu selama ini,” jelas Satrio yang akrab dipanggil Billy ini. Billy mencontohkan beberapa pertanyaan yang mungkin dilontarkan publik seperti apakah BPPN selama ini sudah bekerja dengan baik, apakah kehadiran lembaga itu membawa pengaruh terhadap membaiknya sistem perbankan di Indonesia. “Kalaupun bekerja dengan baik, apakah semua sudah bekerja dengan optimal?,” kata Billy menirukan berbagai pertanyaan yang mungkin muncul. Lagipula, kata dia, audit keuangan sudah dilakukan lembaga akuntan ekstern independen yang ditunjuk langsung BPPN. “Buat apa kami mengulangi audit yang sudah dilakukan dengan baik oleh lembaga lain. Lebih baik kami melakukan audit kinerja saja,” jelas dia.Adapun audit kinerja atas BPPN hanya akan dilakukan di salah satu fungsinya, yaitu penyehatan perbankan. “Kami berpikir BPPN begitu kompleks jadi diputuskan hanya memeriksa salah satu dari keempat fungsinya,” urai Billy.Billy mencontohkan audit kinerja ini otomatis tidak akan berkutat pada pertanyaan apakah BPPN sudah menyetorkan dana cukup ke kas negara misalnya, ataupun bagaimana lembaga itu menjual aset-aset fisik yang dijaminkan padanya. “Untuk sementara itu bukan pertanyaan kami. Justru BPK mempertanyakan fungsi BPPN sesuai kepanjangannya Badan Penyetanan, eh Perbankan atau apalah namanya itu,” kata Billy dengan tawa yang berderai.Lebih jauh, menurut Billy, sejumlah bank yang berada di bawah naungan BPPN, akan dilihat apakah sudah benar-benar sehat atau belum. “Bank-bank itu dimasukkan ke BPPN untuk disehatkan, apa saja yang sudah dilakukan BPPN untuk menjadikan bank itu sehat,” urai Billy. Audit juga termasuk melihat berapa banyak bank yang menjadi sehat, dan berapa yang kurang sehat. “Yang terpenting adalah berapa ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjadikan bank-bank itu sehat,” kata dia. Kalaupun nanti masyarakat tidak ada yang mempertanyakan kinerja BPPN, BPK tetap bertanggungjawab menjelaskannya. “Sebab, ini sudah hak masyarakat untuk mengetahui apakah dana mereka dipergunakan dengan baik oleh pemerintah,” jelas dia. Pemerintah harus menjelaskan dana yang dikucurkan untuk menyelamatkan bank-bank itu sebanding tidak dengan kinerjanya sekarang ini.BPK berjanji akan menyelesaikan audit secepatnya, meskipun Billy belum bisa menyatakan kapan tepatnya. “Ya, tidak lama-lama. Lagipula kami memiliki tolok ukur mengauditnya, Key Performance Indicator , “jelas Billy. Dengan tolok ukur tersebut, kinerja BPPN akan dapat dinilai. “Meskipun BPPN tidak setuju dengan ukuran yang ditetapkan BPK, kami tetap jalan dengan indikator itu,” jelas Billy.Anastasya Andriarti - Tempo News Room
Iklan
