Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) David Nellor mengatakan rencana pemerintah menerbitkan obligasi dalam valuta asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. "Ini menunjukkan tanda-tanda yang baik bagi keuangan (Indonesia)," katanya di Departemen Keuangan Jakarta, Senin (12/1).Menurut Nellor, penerbitan obligasi dalam dan luar negeri merupakan upaya pemerintah untuk menggeser posisi utang Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Penerbitan surat utang, katanya, merupakan cara pemerintah setelah lepas dari program pengawasan IMF dan tak lagi mendapat fasilitas penjadwalan utang dari Paris Club.Pemerintah berencana menerbitkan obligasi valuta asing sebelum pemilihan umum digelar tahun ini sebesar US$ 400 juta. Menteri Keuangan Boediono telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengatur mekanisme penerbitan obligasi yang akan ditawarkan ke negara-negara investor itu.Saat ini tim Departemen Keuangan masih menyeleksi 15 lembaga keuangan yang telah mengajukan proposal untuk menjadi penjamin emisi. Menurut Pjs Kepala Badan Analisa Fiskal Anggito Abimanyu, pemenang seleksi itu akan diumumkan pekan depan. Menteri Keuangan selanjutnya akan menunjuk agen penjual yang akan menawarkan obligasi itu dan konsultan hukum. Sebelumnya pemerintah berjanji akan mengumumkan pemenangnya hari ini, namun ditunda hingga pekan depan. "Lebih enak kalau diumumkan pemenangnya kan?" kata Anggito.Menurut Nellor, jumlah US$ 400 juta itu merupakan jumlah yang wajar dalam penerbitan obligasi valuta asing yang pertama di pasar internasional. "Ini jumlah yang aman," katanya. Ia menambahkan jumlah itu bisa dijadikan patokan penerbitan obligasi kembali jika penerbitan perdana ini mendapat respon yang bagus dari pembeli dan situasi ekonomi tetap membaik.Obligasi, katanya, juga bisa menjadi penarik modal yang efektif masuk ke Indonesia. Ia mengatakan saat ekonomi Indonesia dilanda krisis banyak pemodal asing yang menarik diri dan enggan menanamkan modalnya kembali di Indonesia. Situasi sekarang, imbuhnya, sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk menarik kembali investasi-investasi itu. "Salah satu program IMF adalah (juga) menarik kembali modal-modal itu," katanya. Bagja Hidayat - Tempo News Room
Iklan
