Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden mengundurkan diri. Pasalnya, mereka juga harus melakukan kampanye bagi pencalonannya. "Tidak etis berkampanye melawan presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Ali Marwan Hanan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/1). Meskipun, menurutnya, pengunduran diri ini tidak diatur undang-undang.PPP sendiri, kata Marwan, hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden. Keputusan itu baru akan diambil setelah diperoleh hasil pemilu legislatif pada April nanti. Pada kesempatan yang sama Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan, sebelum cuti kampanye, presiden dan wakil presiden harus memberitahukannya kepada DPR. Selama kampanye, kata Hamzah, presiden dan wakil presiden akan tetap mendapatkan fasilitas pengamanan. Menurut Hamzah, ketentuan yang berlaku bagi pejabat negara tidak berlaku bagi presiden dan wakil presiden. "Sepanjang itu melekat pada jabatannya, tapi tidak untuk fasilitas untuk negara lainnya," katanya. Sapto Pradityo - Tempo News Room
Iklan
