Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar meminta partai politik peserta Pemilu 2004 untuk mewaspadai bahaya terorisme. Kelompok teroris bisa saja menyusup ke massa parpol saat musim kampanye mendatang.Peringatan Kapolri itu diungkapkan di sela pemberian penghargaan sektor kelautan dan perikanan oleh Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/1). "Memang setiap berkumpulnya massa yang besar dianggap sebagai peluang untuk mengacaukan," ujarnya. Karena itu, Kapolri meminta kesadaran semua pihak, terutama massa parpol untuk waspada atas kemungkinan terjadinya penyusupan oleh seseorang yang ingin memanfaatkan momen tersebut. Da'i menjelaskan, dari keseluruhan tahap Pemilu 2004, yang paling rawan adalah pada saat kampanye dan pemungutan suara. Pada masa kampanye, kerawanan bisa terjadi bila dalam kerumunan massa ada yang menggunakan ledakan seperti bom rakitan. Kapolri menyarankan pengurus parpol untuk bekerjasama dengan aparat keamanan, termasuk Polri untuk mengamankan proses kampanye yang mereka lakukan. Dengan demikian, kemungkinan penyusupan kelompok teroris bisa dicegah sejak awal. Intelijen Kepolisian terus melakukan analisa atas kondisi di masyarakat. "Kita masih terus berupaya. Kalau ada penyusupan teroris, kita akan kejar terus kelompoknya, dan kita akan ungkap," kata dia. Menurutnya, itu merupakan suatu cara untuk mencegah niat kelompok yang ingin mengacau. Da'i menambahkan, untuk mengamankan massa kampanye, polisi akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Bahkan TNI akan membantu Polri dalam pengamanan pemilu nanti. Pada saat kampanye dan pemungutan suara, Polri akan bersiaga penuh. Pengamanan akan dibagi menjadi dua pola, yaitu pengamanan wilayah, di mana setiap wilayah terdapat kekuatan yang disiagakan. Untuk pengamanan di lokasi tempat memungutan suara, akan disiapkan petugas dari Polri, TNI, aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang disiagakan khusus. Polri juga telah melakukan pemetaan daerah-daerah di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Menurut Da'i, daerah konflik dan daerah bekas konflik, seperti Aceh, Poso, Maluku, dan beberapa daerah di Papua akan diberikan pengamanan khusus. Pengamanan ketat juga akan dilakukan di daerah yang berpenduduk padat, seperti pulau Jawa, di samping kota-kota besar di luar Jawa. Di daerah-daerah tersebut, potensi untuk terjadinya konflik tinggi. Karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan. Di antaranya, Polri telah membentuk forum komunikasi antar parpol untuk berkoordinasi antara pimpinan parpol level atas, level bawah, dengan aparat keamanan. Misalnya, mereka memberitahukan jalur atau rute kampanye. Ini penting agar tidak terjadi gesekan dengan massa partai lain yang juga melakukan kampanye. Kendati demikian, Kapolri menilai gesekan tersebut wajar selama reaksi tidak menimbulkan gangguan keamanan. Untuk itu, Kapolri juga meminta masing-masing parpol bisa mengendalikan massanya. Mereka bisa memanfaatkan Satgas yang dimiliki atau aparat keamanan yang ada. Polri juga telah menandatangani kerjasama dengan Ketua Panwaslu dan Jaksa Agung mengenai mekanisme untuk memproses pelanggaran pemilu secara cepat. Prinsipnya, kata dia, upaya yang dilakukan adalah pencegahan. Artinya, setiap pelanggaran yang ditegur oleh Panwaslu dan bisa dihentikan, akan lebih baik daripada proses hukum, karena proses hukum memerlukan waktu dan tenaga. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
