BI: Bank Lebih Baik Dikuasai Asing

TEMPO Interaktif, Jakarta: Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution mengatakan, kinerja perbankan nasional terutama yang dimiliki pemerintah akan lebih baik jika dimiliki bank-bank asing. "Kalau mereka dimiliki swasta, mereka akan tunduk pada pasar," katanya di Departemen Keuangan Jakarta, Selasa (20/1).

Untuk itu, kata Anwar, Bank Indonesia tidak akan membatasi kepemilikan saham perusahaan asing pada bank-bank milik negara. Namun, mengenai keputusan penggabungan atau penjualan saham akan ditentukan pemerintah melalui Kementrian Badan Usaha Milik Negara. "Itu bukan urusan Bank Indonesia," katanya.

Menurut Anwar tujuan privatisasi atau penjualan saham bank-bank rekap di Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah adanya alih teknologi dari bank asing ke bank nasional. "Jadi bukan semata ingin duit," katanya, "Perubahan budaya perusahaan itu yang penting dan tidak bisa dinilai dengan uang."

Anwar mencontohkan negara-negara lain juga tidak mempunyai bank nasional. Ia menyebut Selandia Baru dan Republik Cekoslovakia. Di dua negera itu, katanya, bank asing sangat menjamur. "Di Selandia Baru itu tidak ada bank lokal, bank Australia semua," katanya.

Menurut Anwar hal itu disebabkan pemerintah negara-negara itu tak mau repot menanggung kerugian bank nasional tersebut atau menjamin dana nasabah yang tersimpan jika bank itu bangkrut. "Satu sen pun tidak mau mereka merekap bank-bank yang kolaps itu," katanya.

Berbeda dengan Indonesia yang masih berlaku blanket guarantee di mana pemerintah masih menjamin dana nasabah di perbankan. Ia mengatakan ongkos saat krisis perbankan tahun 1997 sekitar Rp 400 triliun suatu jumlah yang sangat mahal untuk menolong kondisi perbankan nasional. Menurutnya, tugas pemerintah bukan membuat bank, koran, atau bioskop. "Tugas pemerintah itu bikin jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit, bukan bikin bank atau koran," katanya.

Bank Indonesia, katanya, tidak akan membedakan pengawasan pada semua perbankan yang ada di Indonesia. "BI akan main di peraturan yang prudential," imbuhnya. Tapi, BI tidak akan membuat sebuah peraturan untuk menjabarkan lansekap Arstitektur Perbankan Indonesia.

Menurutnya, yang paling berpengaruh pada keuangan perbankan nasional adalah saat Departemen Keuangan mengeluarkan peraturan untuk mengurangi danan penjaminan. "Itu yang akan berpengaruh pada kocek bank-bank itu," katanya. Saat peraturan itu berlaku, kata Anwar, nasabah akan ramai-ramai memindahkan uangnya ke rekening bank yang diniali aman.

Mengenani syarat modal bank internasional sekurangnya Rp 50 triliun dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, katanya, akan secara bertahap menaikan modal tiap bank yang berpotensi. Menurutnya, Bank Central Asia layak menjadi bank internasional. "BCA bank sehat, teknologinya bagus, kenapa tidak?" ujarnya.

Bagja Hidayat - Tempo News Room