Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan belum menyelesaikan audit terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional. "Prosesnya masih terus berlangsung, sekarang sampai pada tahap analisis. Mudah-mudahan bisa cepat menghasilkan kesimpulan," kata Ketua BPK Satrio B. Joedono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/1). Audit terhadap BPPN yang akan berakhir tugasnya Juni 2004 mendatang ini, menurut Billy, pangilan akrab Satrio, adalah audit kinerja. "Sebab kami mengantisipasi pertanyaan publik yang akan banyak muncul saat BPPN ditutup soal kinerja lembaga itu selama ini," jelas Satrio yang akrab dipanggil Billy ini. Adapun audit kinerja yang dilakukan oleh BPK terhadap BPPN hanya akan dilakukan di salah satu fungsinya yaitu penyehatan perbankan. "Kami berfikir BPPN begitu kompleks jadi diputuskan hanya memeriksa salah satu dari keempat fungsinya," urai Billy.Sesuai dengan namanya, audit kinerja tersebut tujuannya apakah BPPN memang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni menyehatkan perbankan nasional. "Apakah BPPN selama ini sudah bekerja dengan baik, apakah kehadiran lembaga itu membawa pengaruh terhadap membaiknya sistem perbankan di Indonesia?" katanya Dengan audit kinerja ini pertanyaan tidak akan berkutat pada pertanyaan apakah BPPN sudah menyetorkan dana cukup ke kas negara misalnya, ataupun bagaimana lembaga itu menjual aset-aset fisik yang dijaminkan padanya. "Untuk sementara itu bukan pertanyaan kami. Justru BPK mempertanyakan fungsi BPPN sesuai kepanjangannya Badan Penyehatan," katanya.Sejumlah bank yang berada di bawah naungan BPPN, jelas dia, akan dilihat apakah sudah benar-benar sehat atau belum. "Bank-bank itu kan dimasukkan ke BPPN untuk disehatkan, apa saja yang sudah dilakukan BPPN untuk menjadikan bank itu sehat," urai Billy. Lebih lanjut ia menjelaskan, audit ini termasuk melihat berapa banyak bank yang menjadi sehat, dan berapa yang kurang sehat. "Yang terpenting adalah berapa ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjadikan bank-bank itu sehat," kata dia. Kalaupun nanti masyarakat tidak ada yang mempertanyakan kinerja BPPN, Billy menyatakan, BPK tetap bertanggungjawab menjelaskannya. "Sebab, ini sudah hak masyarakat untuk mengetahui apakah dana mereka dipergunakan dengan baik oleh pemerintah," jelas dia. Pemerintah harus menjelaskan dana yang dikucurkan untuk menyelamatkan bank-bank itu sebanding tidak dengan kinerjanya sekarang ini. Meski tidak bisa menyebutkan jangka waktu penyelesaian audit, BPK menyatakan akan menyelesaikan secepatnya. "Mudah-mudahan tidak lama. Lagipula kami memiliki Key Performance Indicator ," jelas Billy. Indikator ini, urai dia, merupakan ukuran kinerja institusi yang diaudit, dalam hal ini BPPN. "Ini ukuran untuk menentukan kinerja yang sehat seperti apa," katanya. Ukuran ini juga telah dibicarakan dengan BPPN sebagai lembaga yang diaudit. Amal Ihsan - Tempo News Room
Iklan
