Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Masalah Divestasi BNI

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisaris BNI, Achjar Iljas, meminta pemerintah memperhatikan koperasi dan usaha kecil menengah apabila mendivestasi BNI. Karena dengan demikian BNI tidak bisa melaksanakan kegiatan yang diperintahkan pemerintah, katanya ketika ditemui di sela-sela acara seminar perbankan syariah di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/3) siang. Menurut Achyar, apabila BNI menjadi milik swasta maka pemerintah tidak bisa lagi memerintahkan bank tersebut melakukan amanat Pasal 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengutamakan dan menaruh perhatian kepada koperasi dan UKM. Dalam UU tersebut, kata Achjar, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank umum. Adapun yang yang dimaksud dengan pemberdayan koperasi dan UKM tersebtu, kata Achjar, adalah kewajiban bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada koperasi dan UKM dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak. Selain itu, menurut Achjar, terdapat juga peningkatan taraf hidup rakyat banyak berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah. Oleh karena itu, Achjar mempertanyakan apakah pemerintah masih ingin memperhatian program yang satu ini atau tidak. Kalau masih ingin, maka seharusnya langkah melakukan strategic sale BNI jelas harus dipertimbangkan lagi.Bila pemerintah masih ingin menjalankan program tersebut maka penting untuk mempertahankan posisi saham mayoritas tersebut karena lebih mudah. Kalau bank swasta apalagi bank swasta asing tentu tidak semudah itu memerintahkan mereka, katanya. Walaupun demikian, Achjar mengingatkan bahwa langkah privatisasi secara umum sebenarnya memiliki masalah dari sisi legalitas. Walaupun UU BUMN mengizinkan penjualan strategic sale, akan tetapi dalam Tap MPR tentang Pemulihan Ekonomi tidak disebutkan adanya penjualan lewat strategic sale. Melainkan lewat capital market dan ditujukan agar kepemilikan lebih merata, ujarnya. Selain itu, Achjar juga menyayangkan dilupakannya sejarah BNI sebagai bank perjuangan atau bank revolusi. Sejarah BNI yang didirikan tahun 1946 melalui keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta seharusnya menjadi pertimbangan historis yang tidak bisa diabaikan. Sebagai seorang yang memulai karir di BNI, kata Achjar, dirinya merasa memiliki hubungan emosional dengan BNI dan sejarah nasionalis bank berlogo kapal layar tersebut sebagai bank revolusi. Bahkan setoran awalnya ketika itu menggunakan dana pribadi Margono Djojohadikusumo, bapaknya Pak Soemitro itu, katanya. Oleh karenanya, Achjar meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali langkah penjualan strategic sale tersebut. Apalagi rencana privatisasi ini dilakukan menjelang pemilu. Jadi ada masalah timing juga, katanya. Menurutnya, tidak tepat melakukan penjualan saham mayoritas BNI sebelum pergantian pemerintahan. Apabila pemerintah yang terpilih nanti berbeda dari yang sebelumnya maka ada kemungkinan policy reversal atau pembalikan kebijakan. Dalam pandangan Achjar, sangat dimungkinkan pemerintah yang akan datang memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda mengenai privatisasi bank nasional pada umumnya dan BNI pada khususnya. Nanti akan ada kebijakan untuk merevisi kebijakan sebelumnya, urainya. Padahal jelas sangat sulit kalau dikatakan tidak mungkin untuk melakukan nasionalisasi kembali. Dengan segala pertimbangan di atas, menurut Achjar, seharusnya pemerintah benar-benar memikirkan rencana untuk melakukan strategic sale tersebut. Tetapi apabila segala sesuatunya sudah dipertimbangkan maka kembali kepada mereka memiliki wewenang untuk itu, katanya pasrah. Amal Ihsan Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Banyak Orang Masih Salah Kaprah soal Epilepsi, Cek Faktanya

56 detik lalu

Ilustrasi anak kejang/epilepsi. Redcross.org.uk
Banyak Orang Masih Salah Kaprah soal Epilepsi, Cek Faktanya

Masih banyak orang yang salah kaprah terkait epilepsi. Dokter beri faktanya untuk meluruskan.


Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

5 menit lalu

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Perubahan Metode Memilih Di Luar Negeri Pada Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis 28 Desember 2023. Pemungutan Suara di Sejumlah Negara Dialihkan via Pos. Sebagai informasi, menurut UU Pemilu, terdapat tiga metode pemungutan suara di mancanegara, yakni TPS luar negeri, kotak suara keliling, dan pos. TEMPO/Subekti.
Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Ketua Bawaslu menyatakan kajian awal laporan tersebut memenuhi unsur formil, tapi tidak memenuhi syarat meteriil.


Asal Istilah Nepo Baby yang Disematkan ke Gibran Ternyata dari Dunia Artis Bollywood

13 menit lalu

Gestur cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat akan menyampaikan pandangannya di depan rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Asal Istilah Nepo Baby yang Disematkan ke Gibran Ternyata dari Dunia Artis Bollywood

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut melakukan berporos dan Gibran Rakabuming Raka pun dijuluki Nepo Baby. Dari mana istilah ini?


KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Eksekutif New Generation Mulai Hari Ini, Apa Saja Fasilitasnya?

16 menit lalu

Petugas PT Kereta Api Indonesia mengecek kelengkapan fasilitas di Gerbong Luxury 2 di Stasiun Kotabaru Malang, Jawa Timur, Sabtu 25 Mei 2019. Kereta Luxury 2 ini merupakan generasi terbaru kereta Luxury yang telah dirilis pada pertengahan 2018 lalu. Tahun lalu, kereta sleeper dirangkaikan pada kereta Argo Bromo Anggrek Luxury relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Eksekutif New Generation Mulai Hari Ini, Apa Saja Fasilitasnya?

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi PP menggunakan kereta eksekutif New Generation mulai hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua

25 menit lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua

Sebanyak 13 prajurit TNI tersangka penganiayaan warga di Papua akan mendapat hukuman yang berbeda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.


MotoGP: KTM Buka Peluang bagi Dani Pedrosa untuk Tampil di Grand Prix Spanyol sebagai Wild Card

33 menit lalu

Dani Pedrosa. (Foto: Red Bull Racing)
MotoGP: KTM Buka Peluang bagi Dani Pedrosa untuk Tampil di Grand Prix Spanyol sebagai Wild Card

Direktur KTM Motosports Pit Beirer membuka peluang bagi legenda MotoGP Dani Pedrosa untuk kembali tampil sebagai wildcard pada Grand Prix Spanyol.


Enik Waldkonig, Pemilik SHB Ceritakan Awal Mula 4 Mahasiswa Ferienjob Lapor ke KBRI: Bilang Kalau Bukan Program Magang

38 menit lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Enik Waldkonig, Pemilik SHB Ceritakan Awal Mula 4 Mahasiswa Ferienjob Lapor ke KBRI: Bilang Kalau Bukan Program Magang

Enik Waldkonig menceritakan empat mahasiswa ferienjob akhirnya melaporkan kejadian yang mereka alami ke KBRI Jerman.


Cyberpunk 2077 Gratis Sementara untuk Percobaan Permainan

40 menit lalu

Cyberpunk 2077. Kredit: CD Projekt Red
Cyberpunk 2077 Gratis Sementara untuk Percobaan Permainan

Game Cyberpunk 2077 bisa diakses tanpa biaya mulai 28 Maret sampai 1 April 2024


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

41 menit lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.