Perbaikan Iklim Investasi Butuh Pergantian Kepemimpinan Nasional
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi menyatakan bahwa perbaikan iklim investasi akan berubah apabila terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Apakah ini berarti Presiden harus diganti? "Tidak ada jalan lain," katanya tegas ketika dihubungi Tempo Room, Rabu (5/2) sore.
Menurut Sofyan, dibutuhkan leadership atau kepemimpinan nasional yang kuat untuk dapat menentukan arah dan prioritas program pembangunan untuk dapat keluar dari krisis. "Dan ini tidak ada cara lain kecuali dengan suksesi kepemimpinan nasional," ujarnya.
Dalam pandangan Sofyan, kepemimpinan nasional saat ini tidak menaruh perhatian terhadap masalah investasi dan kesultan yang dihadapi dunia usaha. Hal ini dibuktikan oleh Rancangan Undang-undang Investasi yang sedang dibahas. "Tidak ada yang baru dalam UU tersebut," katanya.
Undang-undang tersebut, kata Sofyan, hanya melakukan penghapusan jangka waktu umur investasi asing yang semula ditetapkan 30 tahun dan penghapusan untuk mendivestasi kepemilikan kepada partner lokal setelah beberapa tahun. "Tidak ada terobosan," keluhnya.
Padahal, menurut Sofyan, dibutuhkan lebih dari itu. UU investasi tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman penciptaan iklim investasi yang lebih baik guna menarik investasi asing. "Karena kita harus bersaing sengit dengan Cina, Vietnam, Thailand dan lainnya," urainya.
Kenyataannya, UU tersebut sama sekali tidak berbicara mengenai masalah insentif yang diperlukan untuk menarik investasi seperti tax holiday. "Padahal di negara-negara tadi, investor diberikan banyak insentif dan kemudahan termasuk dalam soal perpajakan," kata Sofyan.
Apalagi, menurut Sofyan, UU tersebut sama sekali juga tidak berbicara upaya mengatasi masalah-masalah investasi yang ada di Indonesia. Masalah otonomi daerah yang menimbulkan high cost economy dan kerumitan yang ditimbulkan akibat pertentangan peraturan daerah dan pusat, sama sekali belum disentuh. "Padahal ini soal yang banyak dikeluhkan," ujarnya.
Belum lagi, kata Sofyan, masalah ketidakpastian hukum mulai dari dari masalah di tingkat bawah seperti berbelitnya perijinan dan biaya investasi sampai ke masalah pertentangan kebijakan antar menteri. ?Ini contohnya sudah banyak. Terlalu banyak ketidakpastian di Indonesia,? katanya.
Karenanya tidak heran banyak investasi yang akhirnya memilih pindah ke negara lain yang menjanjikan insentif dan iklim yang lebih baik seperti Cina dan Vietnam. "Yang lucu koran menulis bahwa ekspor mesin industri meningkat. Ekspornya darimana itu? Itu mesin dari pabrik-pabrik kita yang gulung tikar terus pindah ke luar," ujarnya.
Pemerintah, kata Sofyan, seharusnya menaruh perhatian terhadap upaya menarik investasi karena peningkatan investasi menjadi prasyarat mutlak untuk mengurangi pengangguran. "Tidak ada yang memikirkan bagaimana mengatasi pengangguran yang tiap tahunnya bertambah 1 sampai 1,5 juta orang. Ini inti dari upaya menarik investasi asing. Tapi mana yang memperhatikan," katanya.
Pernyataan senada diungkapkan Peter Fanning, Ketua Kamar Dagang Internasional (IBC) yang menyatakan bahwa saat ini investor asing memilih untuk menunggu hasil pemilihan umum (Pemilu) sebelum memutuskan untuk memulai investasi di Indonesia
Seperti dinyatakan Business Time, menurut Fanning, investor berharap bahwa pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional dapat menjadi katalis perubahan iklim investasi di Indonesia. Dunia usaha berharap kepemimpinan yang baru akan dapat menyusun suatu kabinet yang lebih kohesif yang dapat membawa kepastian.
Sekarang ini, kata Fanning, ketidakpastian adalah masalah utama. Investor masih banyak yang meragukan kekompakan kabinet, kemampuan sistem dan pengadministrasian hukum serta sikap aparat publik yang dianggap saat ini sama sekali tidak mendorong iklim investasi.
Hasilnya, kata Fanning, hanya ada sedikit aktivitas eksplorasi di sektor pertambangan dan infrastruktur besar seperti pembangkit tenaga dan transmisi, telekomunikasi. Ini karena banyak perusahaan Jepang dan Korea yang akhirnya memilih negara lain.
Amal Ihsan - Tempo News Room
