Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beberapa Obligor Dinyatakan Tidak Kooperatif

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menyatakan tidak memperpanjang masa penyelesaian utang pemegang saham bermasalah. "Jadi kalau yang tidak selesai dan belum menyelesaikannya, akan diambil tindakan hukum sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2003," kata Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Temenggung usai rapat KKSK di Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (17/2) malam. Komite ini juga menyatakan enam orang pengutang Akta Pengakuan Utang yang dievaluasi dianggap belum menyelesaikan kewajibannya. Mereka antara lain, Marimutu Sinivasan (eks pemilik bank putera Multikarsa dengan utang senilai Rp 1,130 triliun), Atang Latief (Indonesia Raya; Rp 325,457 miliar), Lidia Muchtar (Tamara; Rp 202,802 miliar), Omar Putihrai (Tamara; Rp 190,169 miliar), Adisaputra Januardy dan James Januardy (Namura Yasonta; Rp 123,042 miliar). Berkaitan dengan MRNIA --sebuah bentuk kesepakatan pembayaran utang--, Syaf mengatakan ada dua orang yang kewajibannya sudah tidak di BPPN karena pay notes-nya sudah dibeli, yaitu Usman Admadjaja (eks pemilik Danamon; Rp 12,533 triliun) dan Hokiarto (Hokindo; Rp 0,298 triliun). Sedangkan, sisanya adalah Samadikun Hartono (Modern; Rp 2,663 triliun) dan Kaharuddin Ongko (BUN; Rp 8,48 triliun) yang fee notes-nya tidak terjual. "Sehingga kewajibannya dari BPPN, tidak selesai" katanya. "Jadi dua ini dan enam tadi, dikatakan tidak menyelesaikan kewajibannya dan akan diambil tindakan hukum," kata Syaf. Para pemegang saham ini, akan dilimpahkan ke pihak kepolisian, sesuai dengan petunjuk KKSK. Sebelumnya, BPPN telah memberikan dua Surat Keterangan Lunas kepada Sudwikatmono (Surya; Rp 1,887 triliun) dan Ibrahim Risjad (Risjad Salim Internasional; Rp 0,664 triliun). Selain itu, BPPN sudah menandatangani perjanjian akhir penyelesaian utang kepada dua pengutang dalam MSAA, yakni The Ning King (Danahutama; Rp 23,0 miliar), serta Hendra Liem (Budi Internasional; Rp 16,95 miliar). Keduanya tinggal menunggu surat keterangan lunas.Sementara itu, sisa pengutang APU, BPPN sudah menandatangani perjanjian akhir dan siap memberikan surat lunas. KKSK sudah merekomendasikan mereka untuk memperoleh utang. Mereka antara lain Hasjim Djojohadikusumo pemilik bank Papan Sejahtera dengan utang Rp 216,983 miliar, Nyoo Kok Kiong (Papan Sejahtera; Rp 108,491 miliar), Honggo Wendratno (Papan Sejahtera; Rp 108,491 miliar), Suparno Adijanto (Bumi Raya Utama; Rp 50,441 miliar), Philip S. Widjaja (Mashill; Rp 49,678 miliar), Mulianto Tanaga dan Hadi Wijaya Tanaga (Indotrade; Rp 32,662 miliar), Andy H. Sardjito (Baja Internasional; Rp 24,808 miliar), serta Ganda Eka Handria (Sanho; Rp 14,694 miliar). Selain itu, menyusul Thee Ning Khong (eks pemilik bank Baja Internasional dengan utang Rp 45,139 miliar), Husodo Angkosubroto (Bank Sewu Internasional; Rp 209,205 miliar), The Tje Min (Bank Hastin; Rp 139,791 miliar), Nirwan D. Bakrie (Bank Nusa Nasional; Rp 3,360 triliun), Iwan Suhardiman (Bank Tamara; Rp 35,616 miliar), serta Hasjim Djojohadikusumo (Bank Papan Sejahtera; Rp 216,983 miliar). Yandi MR - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

48 detik lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


L Hotel Bandung Raih Penghargaan Bergengsi dalam ASEAN Tourism Forum 2024

4 menit lalu

Penyerahan penghargaan ASEAN Tourism Forum oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Uno kepada GM eL Hotel Bandung Iyok Supriatna.
L Hotel Bandung Raih Penghargaan Bergengsi dalam ASEAN Tourism Forum 2024

Mereka berhasil tampil menonjol dan meraih penghargaan bergengsi dalam ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024.


Cerita Harimau Sumatera yang Baru Dilepasliarkan Ditangkap Lagi karena Terkam Petani

5 menit lalu

Seekor Harimau Sumatra ditangkap karena dituding menyerang warga yang beraktivitas di sekitar TNGL, habitatnya. Foto: Istimewa
Cerita Harimau Sumatera yang Baru Dilepasliarkan Ditangkap Lagi karena Terkam Petani

Pemilihan lokasi pelepasliaran harimau Sumatera diklaim sudah melalui kajian kesesuaian habitat yang dilakukan BBTNGL bersama mitra pada 2022.


5 Menu Sahur Cepat yang Cocok untuk Anak Kost

9 menit lalu

Oatmeal cokelat/Foto: Doc. Frisian Flag
5 Menu Sahur Cepat yang Cocok untuk Anak Kost

Berikut beberapa menu sahur yang penyajiannya cepat namun bergizi, cocok untuk anak atau mahasiswa kost.


Proses Diversi Kasus Bullying di Binus School Serpong Gagal, Keluarga Korban Pilih Dilanjutkan ke Proses Hukum

13 menit lalu

Suasana di depan sekolah internasional Binus School Serpong pasca viralnya berita  perundungan di antara siswanya di Tangerang, Banten, Rabu, 21 Februari 2024. Pihak sekolah memastikan seluruh siswa yang terlibat kasus perundungan oleh geng pelajar Binus sudah dikeluarkan dari sekolah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Proses Diversi Kasus Bullying di Binus School Serpong Gagal, Keluarga Korban Pilih Dilanjutkan ke Proses Hukum

Keluarga anak korban bullying geng pelajar Binus School Serpong enggan berdamai. Mereka tetap akan melanjutkan kasus ke proses hukum.


Belanja Pemerintah Sentuh Rp 470 T, Didorong Pemilu

15 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Belanja Pemerintah Sentuh Rp 470 T, Didorong Pemilu

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikanbelanja pemerintah telah terealisasiRp 470,3 triliun hingga pertengahan Maret ini.


NasDem: Ahmad Sahroni, Okky Asokawati dan Wibi Andrino Berpotensi Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024

18 menit lalu

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjawab pertanyaan awak media saat batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pemberitaan bohong tentang kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem: Ahmad Sahroni, Okky Asokawati dan Wibi Andrino Berpotensi Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024

Partai NasDem bersama PKB, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

19 menit lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

20 menit lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.


Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

22 menit lalu

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional.