Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 500 warga pemilik tanah Ketajek, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember dan menyandera Ketua Komisi A DPRD, Totok Siantoro, Rabu (25/2). Semula, mereka bermaksud mengikuti dialog hukum tentang status tanah Ketajek yang sudah menjadi sengketa sejak puluhan tahun lalu. Naasnya, ternyata anggota Komisi A DPRD Jember yang sebelumnya berjanji akan mengadakan dialog tentang persoalan tanah mereka pada 25 Februari 2004, ternyata tidak mengagendakan hal tersebut. Warga mengaku merasa dilecehkan oleh anggota dewan, hingga mereka menyandera Totok selama sekitar satu jam, dari pukul 12.00 - 13.00 WIB. Mereka menuntut dewan segera mengambil keputusan saat itu juga. Anggota dewan juga diminta untuk menyelenggarakan dialog hukum tentang tanah Ketajek dengan para pakar dan disaksikan warga pemilik tanah Ketajek.Mendapat desakan dari warga, Totok Siantoro tidak bisa berkutik. Totok berupaya menjelaskan, tidak digelarnya dialog sesuai dengan yang diagendakan beberapa hari lalu, karena berbenturan dengan pembahasan RAPBD.Tapi warga tidak dapat menerima penjelasan tersebut. Ketegangan pun semakin memuncak. Totok yang saat itu hanya sendirian menghadapi warga, kelabakan. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Totok berupaya membuat surat tentang agenda dialog.Sekitar pukul 12.30 WIB, Totok menawarkan untuk membahas persoalan tanah mereka pada 9 atau 10 Maret 2004. "Jadwal pembahasan RAPBD pada 18-8 Maret, maka rencana dialog hukum dilaksanakan setelah pembahasan RAPBD," katanya.Mendengar pernyataan itu, warga yang sudah menduduki DPRD sejak pukul 08.00 WIB itu langsung berdiri. Mereka menolak tawaran Komisi A dan meminta Totok tidak meninggalkan warga. "Bapak harus duduk lagi, tidak boleh pulang. Harus ada kepastian. Kalau masih tidak ditepati lagi, apa taruhannya. Apakah warga sudah boleh menggarap lahan," ujar Suparjo, kordinator lapangan Masyarakat Pemilik Tanah Ketajek (MPTK).Merasa terancam, Totok berupaya menghubungi Gus Afton Ilman Huda, anggota Komisi A dari FKB melalui telepon selulernya. Tapi Afton tidak bisa hadir, karena masih berdiskusi dengan para kiai tentang status tanah Ketajek yang dipermasalahkan warga. Lalu, Totok menghubungi Ketua DPRD Jember Mochson Sarjuyono. Dalam pembicaraan keduanya melalui hubungan telepon seluler selama sekitar 10 menit, akhirnya diputuskan dialog dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2004. Jaminan dari Ketua DPRD, rupanya masih tidak dipercaya warga. Mereka minta untuk menghilangkan kata "direncanakan", karena dianggap tidak pasti dan masih bisa berubah. "Warga sudah sangat paham, bahasa seperti ini hanya akan dijadikan alibi untuk membohongi rakyat," tandas Soeparjo. "Saya ini bukan Tuhan. Makanya saya merencanakan. Bahasa itu sama dengan Insya Allah," jawab Totok. Dan suasanapun kembali memanas.Ketika suasana tegang, datang satu satuan setingkat kompi dari Kepolisian Resort Jember tiba di DPRD. Pasukan ini sebenarnya sudah berjaga-jaga sejak pagi. Pasukan yang dipimpin Kasat Intelkan Ajun Komisaris Polisi Asmoro, langsung membubarkan warga. Polisi mengatakan Totok tidak bisa memberikan lebih dari keterangan yang sudah disampaikan. Maka warga diminta datang pada hari yang disepakati. "Kalau bisa perwakilan saja yang datang, tidak usah ramai-ramai seperti ini,"ujar Asmoro.Setelah kedatangan aparat, warga bubar. Sebelumnya, mereka meminta Totok untuk tidak mengingkari janji. Mahbub Djunaidy - Tempo News Room
Iklan
