DPR Setujui RUU Pembentukan Kabupaten dan Provinsi Baru
Kamis, 26 Februari 2004 13:23 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kamis, 26 Februari 2004 13:23 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu
32 menit lalu
Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR
2 jam lalu
Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia
4 jam lalu
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural
11 jam lalu
DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia
13 jam lalu
Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak
15 jam lalu
DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah
18 jam lalu
KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru
19 jam lalu
Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Proklamasikan Ibu Kota Negara Pindah, Apa Alasannya?
20 jam lalu
Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman menilai status IKN seperti masih mengambang.
DPR dan Pemerintah Masih Godok RPP Manajemen ASN Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri
22 jam lalu
RPP Manajemen ASN dinilai bertentangan dengan UU TNI karena mengatur tentang penempatan TNI aktif di jabatan sipil.