Iklan
TEMPO Interaktif, Pekanbaru: Bila suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Riau, yang meminta Jefri Noer mundur dari jabatan Bupati tidak digubris Menteri Dalam Negeri, para guru di Kabupaten Kampar mengancam tidak akan mengikuti proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2004. Bahkan mengancam akan melakukan mogok belajar-mengajar, termasuk ancaman terhadap pelaksanaan ujian akhir nasional (UAN) dan ujian akhir sekolah (UAS) di sekitar 263 sekolah menengah atas (SMA), lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan dasar (SD) se-Kabupaten Kampar. Demikian pernyataan sikap para guru dalam pertemuan sekitar 150 guru se-Kabupaten Kampar dengan Wan Abubakar, Wakil Gubernur Riau, di Kantor Gubernur, Jumat (5/3)."Bila surat keputusan (SK) masih ditandatangani Jefri Noer, para guru akan menolak SK pengangkatan pengawas rayon pelaksanaan ujian dan dipastikan pelaksanaan UAN dan UAS di sekolah-sekolah se-Kabupaten Kampar tidak akan berjalan lancar. Kami sudah tidak mengakui Jefri Noer sebagai Bupati Kampar lagi," kata M.Yasir, Kepala Sekolah SLTPN 2 Siak Hulu. Artinya, siapapun yang diangkat sebagai pengawas rayon atas dasar tanda tangan Jefri Noer, tidak akan mensukseskan pelaksanaan UAN dan UAS. Untuk itu, para guru minta Gubernur Riau mendesak Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan SK pencopotan Bupati Jefri Noer. Karena para guru berencana akan melakukan mogok belajar-mengajar pada 8 Maret 2004 hingga SK pencopotan dari Menteri Dalam Negeri terhadap Jefri Noer terwujud. Menanggapi itu, Wan Abubakar selaku Wakil Gubernur Riau hanya bisa menjanjikan segera membicarakan masalah itu dengan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. "Tolong para guru menjaga sikap. Pemerintah Daerah Riau akan membicarakan tuntutan ini," katanya.Desakan untuk segeranya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan atas Jefri juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kampar, Yurmailis Saruji. "Sesuai pembicaraan Menteri dengan anggota DPRD Kampar dan Gubernur Riau di Jakarta saat penyampaian keputusan DPRD Kampar tentang pencabutan mandat kepada Bupati Jefri Noer, keputusan itu keluar sebelum Pemilu," kata Saruji. Sehingga, keputusan Menteri Dalam Negeri dirasa sangat penting agar situasi di Kampar bisa kembali tenang. Evalisa Siregar - Tempo News Room
Iklan
