Pertamina Kembalikan Sejumlah Blok ke Pemerintah

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pertamina akan mengembalikan sejumlah wilayah kerja atau blok yang dimilikinya kepada pemerintah. Alasannya, daerah-daerah tersebut dinilai tidak ekonomis untuk dilakukan eksplorasi. Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Iin Arifin Takhyan, di Jakarta, Selasa (9/3), mengatakan daerah-daerah yang akan dikembalikan itu antara lain berada di Aceh, Irian Jaya, dan Ujung Kulon. Pertamina, ujarnya, tidak bersedia lagi mengelola daerah tersebut. Iin menjelaskan, blok-blok tersebut hingga saat ini belum dieksplorasi karena dinilai tingkat risikonya sangat tinggi. Pertamina menilai peluang keberhasilan penemuan cadangan migas sangat kecil di wilayah kerja itu. Karena itu perseroan mengembalikannya kepada pemerintah. Rencananya, pengembalian blok akan dilakukan pada saat penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) antara Pertamina dan BP Migas. Nantinya, lanjut Iin, akan ada KKS induk dan KKS untuk masing-masing wilayah kerja, sedangkan blok yang dikembalikan tidak akan dibuat KKS. Berdasarkan UU Migas yang baru, KKS harus dibuat untuk masing-masing wilayah kerja. Namun Pertamina meminta waktu kepada pemerintah, mengingat wilayah kerjanya yang banyak. "Saat ini pembahasan KKS Pertamina sudah selesai, tinggal teken saja," kata dia.Selanjutnya, kata Iin, pemerintah akan menawarkan blok-blok tersebut kepada investor lokal maupun asing. Pemerintah masih percaya bahwa daerah itu akan diminati, kendati Pertamina menilai daerah itu tidak ekonomis. "Itu menurut Pertamina, menurut orang lain belum tentu," ujarnya optimis. Dalam kesempatan itu, Iin juga mengatakan proses penawaran 10 blok migas yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu terancam gagal. Peraturan perpajakan, yang memungut bea masuk dan pajak lain atas komoditi migas, dinilai merugikan. Alasannya, selama ini komponen pajak sudah dimasukkan dalam pola bagi hasil (split) antara pemerintah dengan kontraktor bagi hasil (KPS). Iin mengaku telah menyampaikan kerancuan tersebut kepada Departemen Keuangan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Menurutnya, dengan peraturan baru itu berarti komoditi migas dikenai pajak ganda (dua kali). Pertama, pajak yang sudah ada dalam bagi hasil, dan kedua, pajak komoditas migas. Iin berharap Depkeu bisa segera menyelesaikan masalah ini. Bila tidak, ia khawatir rencana penawaran blok akan gagal. Saat ini jadwal penawaran molor karena dokumen penawaran belum bisa diterbitkan, akibat split belum bisa ditentukan. Retno Sulistyowati - Tempo News Room