Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kejaksaan memberikan jaminan, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Pande N. Lubis yang divonis empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) tidak akan melarikan diri sebelum dilaksanakannya eksekusi hukuman. "Kami telah melakukan langkah-langkah tertentu agar terpidana Pande N. Lubis tidak melarikan diri. Langkah-langkah itu seperti apa, tidak bisa saya sampaikan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Kemas Yahya Rahman, di Jakarta, Kamis (11/3). Menurut Kemas, eksekusi terhadap Pande baru bisa dilakukan setelah salinan putusan dari MA ada. "Kejaksaan tidak akan melakukan eksekusi sebelum menerima salinan putusan itu," kata Kemas. Sehingga, apa yang bisa dilakukan pihak kejaksaan saat ini adalah menjaga agar Pande Lubis tidak melarikan diri. Selain pengawasan khusus, kata Kemas, pihak Kejagung juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pencekalan Pande Lubis. "Saya kira (Pande Lubis) masih dicekal, karena biasanya terhadap perkara-perkara (besar) seperti itu dilakukan pencekalan," kata Kemas. Sementara, terhadap putusan kasasi perdata yang diajukan BPPN dalam perkara cessie Bank Bali yang dikabulkan MA, Kemas tidak mau berkomentar lebih lanjut. Putusan MA itu terkait dengan keputusan BPPN untuk membatalkan perjanjian cessie (hak tagih) antara Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. "Kita belum bisa berkomentar sampai salinan putusan kami terima," katanya. Sebenarnya, salinan putusan perdata tidak wajib disampaikan ke pihak kejaksaan seperti halnya putusan-putusan pidana. Tapi menurut Kemas, penting bagi kejaksaan menerima atau mendapatkan salinan putusan perdata itu. Karena setelah tahu persis isi dan maksud putusan, barulah kejaksaan bisa menentukan sikap, apakah akan mengeksekusi dana cessie sebesar Rp. 546 miliar itu atau tidak. Di lain sisi, kata Kemas, pelaksanaan eksekusi terhadap dana cessie yang kini berada di rekening penampung (escrow account) Bank Permata, itu menjadi tertunda, lantaran pihak Bank Permata dan kuasa hukumnya menolak dan menyampaikan keberatan-keberatannya secara lisan dan tertulis pada saat pemanggilan Direktur Utama Bank Permata, Agus Martowardojo di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/3). "Kita akan pelajari, apakah keberatan yang disampaikan itu sudah benar atau tidak," kata Kemas. Dimas - Tempo News Room
Iklan
