Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampanye PPP di Yogya Diwarnai Kekerasan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kampanye hari kedua (12/3) di Yogyakarta diwarnai aksi kekerasan. Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang arak-arakkan sepeda motor keliling kota, ada yang membawa senjata tajam bahkan membacok seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan berpapasan. Gatot (30), warga Kauman Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban karena mengalami luka parah setelah dibacok di lengan dan tangan kirinya oleh simpatisan PPP.Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB di depan Hotel Syailendra, Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Ketika itu Gatot berboncengan dengan temannya Euis dari arah utara di Jalan Taman Siswa. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan iring-iringan massa PPP sedang konvoi di jalan tersebut.Menurut Euis, Gatot sebenarnya sudah menepi hingga turun dari jalan aspal. Namun beberapa orang dari massa PPP berusaha menghampiri Gatot bahkan kemudian membacokkan clurit ke arah Gatot. Meski sempat berteriak, massa PPP yang melihat kejadian itu membiarkan saja.Saya hanya bisa menjerit dan begitu iring-iringan mereka pergi, kami langsung melapor ke polisi dan segera membawa ke Gatot ke RSUD Wirosaban, kata Euis.Petugas dari Polsek Mergansan menyatakan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi pelaku pembacokan. Nomor polisi massa PPP yang menganiaya Gatot sudah berhasil dicatat. Kasus ini jelas akan kita tindak lanjuti, tegas Kapolsek Mergangsan Ajun Komisaris Munggaran.Sementara itu, sejumlah partai politik di Kota Yogyakarta mengajukan protes ke Panwaslu karena masyarakat di beberapa tempat di Yogyakarta menolak daerahnya dipasangi umbul-umbul dan bendera parpol. Di daerah-daerah seperti Ngampilan, Serangan, dan Nggayam, masyarakat setempat sepakat menolak daerahnya dijadikan ajang kampanye dan dipasangi bendera parpol.Memang PDIP, PKS, PBB, dan PAN sempat mengadu ke Panwaslu karena mereka dilarang memasang bendera di daerah-daerah itu. Warga memang menolak karena mereka merasa trauma dengan Pemilu 1999 lalu. Pada pemilu kemarin, di beberapa tempat sempat terjadi kerusuhan dan warga menjadi trauma dengan persitiwa itu sehingga sepakat melarang daerahnya dijadikan ajang kampanye, kata Ketua Panwaslu Yogyakarta, Teguh Basuki, kepada Tempo News Room.Pantauan di lapangan, di sejumlah tempat tersebut memang bersih dari bendera, umbul-umbul, bahkan stiker parpol. Di beberapa tempat bahkan terpasang spanduk yang berbunyi, "Kesepakatan warga Serangan, di wilayah kami bebas dari atribut parpol". Di RW 1 Serangan, misalnya, spanduk itu dipasang di pinggir jalan dengan tulisan yang cukup besar berukuran 1 x 5 meter persegi.Selain itu, Panwaslu Yogyakarta juga mendapat laporan dari DPD PAN Yogyakarta. Pasalnya, 55 buah bendera PAN yang dipasang di Jalan Ireda, Kecamatan Mergansan, hilang dicuri orang. Bahkan beberapa tiangnya sengaja dirobohkan. Kita sudah periksa ke sana, tapi yang hilang tidak lebih dari 15 buah. Namun demikian, kasus ini akan kita tindak lanjuti, kata Teguh. Syaiful Amin - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

IALA Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu Indonesia di AS

1 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IALA Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu Indonesia di AS

Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat (IALA) menyerahkan amicus curiae soal sengketa hasil Pilpres yang tengah bergulir di MK.


Bawaslu Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres ke MK Sore Ini

2 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja (tengah) menghadiri pembacaan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang dengan jumlah 96.214.691 suara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bawaslu Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres ke MK Sore Ini

Bawaslu akan menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK pada pukul 16.00 WIB hari ini.


Kata Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Soal Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres

2 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kata Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Soal Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres

Salah satu bagian dari kesimpulan kubu Anies-Muhaimin adalah bantahan atas pernyataan 4 menteri dalam sidang sengketa Pilpres.


Penyerahan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK Digelar 16 April 2024, Ini Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

4 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Penyerahan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres di MK Digelar 16 April 2024, Ini Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

MK membuka sesi penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres pada 16 April 2024. Bagaimana persiapan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud?


KPU akan Bentuk Badan Ad Hoc Pilkada 2024, Pengamat Ingatkan Soal Keterbukaan

10 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
KPU akan Bentuk Badan Ad Hoc Pilkada 2024, Pengamat Ingatkan Soal Keterbukaan

Bawaslu akan membentuk badan ad hoc Pilkada 2024 lebih awal dibanding KPU.


Data Bawaslu Ungkap Pelanggaran Kode Etik Paling Banyak Terjadi selama Pemilu 2024

10 hari lalu

Seorang warga memasukan kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 024 Wamena Kota, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Data Bawaslu Ungkap Pelanggaran Kode Etik Paling Banyak Terjadi selama Pemilu 2024

Bawaslu menyatakan telah menerima 2.264 laporan atau temuan masalah dalam gelaran Pemilu 2024.


Bawaslu Mulai Persiapkan Pengawasan Pilkada 2024, Cek Tahapannya

13 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono saat menjelaskan pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu RI, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Bawaslu Mulai Persiapkan Pengawasan Pilkada 2024, Cek Tahapannya

Tahapan pengawasan pilkada dalam waktu dekat adalah proses pemutakhiran data pemilih.


THN Anies-Muhaimin Sebut Saksi Bawaslu Bongkar Fakta Presiden Jokowi Tak Netral di Pilpres 2024

14 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THN Anies-Muhaimin Sebut Saksi Bawaslu Bongkar Fakta Presiden Jokowi Tak Netral di Pilpres 2024

Tim Hukum Anies-Muhaimin menyebut bahwa saksi Bawaslu sudah mengungkap ketidaknetralan Jokowi di gelaran Pilpres 2024.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Kinerja Bawaslu Ditinjau Ulang

14 hari lalu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (tengah), memberikan keterangan pers usai mengikuti sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Kinerja Bawaslu Ditinjau Ulang

Tim Hukum 03 mengaku kecewa dengan kinerja Bawaslu yang tidak edektif dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024.


Bersaksi di Sidang MK, Bawaslu Sebut Pembagian Gantungan Kunci Naruto Berwajah Gibran di Pesantren Bukan Kampanye

15 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar di IKN. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 3 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bersaksi di Sidang MK, Bawaslu Sebut Pembagian Gantungan Kunci Naruto Berwajah Gibran di Pesantren Bukan Kampanye

Bawaslu mendapatkan keterangan pimpinan pondok pesantren Al-Tsaqafah bahwa kegiatan Gibran hanya silaturahmi kepada pimpinan.