Iklan
TEMPO Interaktif, Karawang:Sekitar 500-an dari 2.000 karyawan PT Texmaco Perkasa Engineering (TPE) dari Grup Texmaco, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/3), melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak jelas kompensasinya. Aksi unjuk rasa yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu mula-mula berlangsung di lokasi pabrik PT TPE, setengah jam kemudian mereka melakukan long march sejauh 500 meter menuju pintu gerbang utama kompleks Grup Texmaco yang berlokasi di Desa Kiarapayung, Kecamatan Kalri, Karawang.Di lokasi itu ratusan karyawan melakukan aksi unjuk rasa sambil memukul-mukul pintu gerbang yang diringi lagu perjuangan buruh. Lima karyawan tampak nekad menaiki puncak pintu gerbang dengan mengibarkan sejumlah bendera SPSI dan spanduk, diantaranya berbunyi: "PHK boleh, tapi bayarnya jangan dicicil."Aksi unjuk rasa para buruh pabrik rekayasa mesin industri tersebut dipicu oleh munculnya keputusan manajemen Grup Texmaco yang menyatakan akan melakukan PHK massal pada 31 Maret mendatang.Ketua SPSI PT TPE Akhmad Sofari mengatakan pada prinsipnya karyawan setuju dengan adanya kebijakan PHK tersebut. Tetapi, kompensasinya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK), yakni dibayar dua bulan gaji dikalikan masa kerja. Menurut Akhmad, seluruh karyawan anggota SPSI malah bisa menerima kompensasi satu bulan gaji dikalikan masa kerja seperti yang telah disodorkan oleh pihak manajemen, dengan alasan perusahaan dalam keadaan pailit."Tapi," kata Akhmad melanjutkan, "pembayarannya tidak dicicil." Menurutnya, manajemen perusahaan sanggup membayar PHK dengan satu kali PMTK, tetapi, pembayarannya akan cicicil selama 17 kali, dengan alasan akan menjual aset perusahaan dulu. "Itu yang kita tentang."Para karyawan menyilakan manajemen menutup operasional perusahaannya, tapi soal hak-hak buruh yang di-PHK harus mendapatkan prioritas. "Jangan sampai karyawan dikorbankan," kata Mulyanto.2.000-an karyawan PT TPE yang akan di-PHK massal tersebut saat ini tercatat sebagai karyawan dengan status dirumahkan. Mereka dirumahkan sejak 20 Maret satu tahun lalu. Selama dirumahkan para karyawan hanya menerima gaji 75 persen dari gaji tetap. Anton, misalnya, ketika masih bekerja normal menerima gaji tetap Rp 620 ribu per bulan. Selama dirumahkan ia hanya kebagian Rp 420 ribu per bulan. "Dibayarnya pun selalu dicicil," keluhnya. Bahkan, gaji bulan Februari lalu baru dibayar Rp 240 ribu. Manajer Human Resource and Development PT TPE Iskandar Dachlan yang dihubungi Tempo News Room melalui telepon genggamnya, Selasa siang, membenarkan rencana PHK dengan dibayar secara cicilan selama 17 kali itu. "Itu memang putusam manajemen pusat," ujarnya. Iskandar mengakui putusan pembayaran PHK sebanyak 17 kali itu mendapatkan penolakan dari karyawan dengan melakukan aksi demo. Para karyawan menuntut PHK tetap dibayar seluruhnya dalam satu kali pembayaran. "Kita sudah menampung keinginan karyawan itu dan akan kita bawa ke manajemen pusat," ia menjelaskan.Iskandar menjanjikan Rabu siang (24/3) sudah ada keputusan soal tuntutan karyawan itu. Putusannya, katanya, akan disampaikan langsung oleh Direktur HRD Coorporate Grup Texmaco Bonar R. Sirait. Ia juga membenarkan pelaksanaan PHK akan berlangsung secara massal pada 31 Maret. PHK massal yang akan dilakukan manajemen Grup Texmaco pada akhir Maret itu juga dipastikan melibas 2.000 karyawan PT Perkasa Heavyndo Engineering (PHE) yang berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, yang saat ini dalam status dirumahkan. Menurut Kholid, salah seorang karyawan berstatus asisten manajer, pihak perusahaan akan memberikan kompensasi satu kali PMTK dikalikan lamanya masa kerja dengan bayaran dicicil sebanyak 12 kali.Kebijakan itu kontan menimbulkan reaksi keras para karyawan. Mereka menolaknya dan meminta pihak SPSI memperjuangkannya kepada manajemen pusat Grup Texmaco yang bermarkas di Mulia Center Jakarta agar pembayaran PHK itu dilakukan sesuai aturan, dua kali PMTK dikalikan lamanya masa kerja. Ketua Unit SPSI PT PHE Subang Soekamto berjanji akan memperjuangkan hak-hak karyawan tersebut. Bila tetap tidak ada titik temu, ujarnya, "Kami akan melakukan banding ke pemerantaraan."Nanang Sutisna - Tempo News Room
Iklan
