Aliansi Partai Minta Penghitungan Ulang Manual

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah wakil yang berasal dari 17 partai politik menuntut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penghitungan ulang suara secara manual.

“Hendaknya dilakukan penghitungan ulang secara menyeluruh di tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh parpol peserta pemilu,” demikian bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid di Hotel Indonesia, Jumat (9/4) sore.

Disebutkan pula, hasil akhir dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditampilkan di berbagai media massa serta internet agar masyarakat dapat melakukan evaluasi.

Pernyataan sikap aliansi partai juga meminta kepada KPU untuk menghentikan penghitungan suara dengan sistem komputerisasi. Pasalnya, cara-cara tersebut telah menimbulkan banyak kesangsian tentang kebenaran dan akurasi suara yang berpotensi merugikan kestabilan negara.

Mereka juga memerintahkan kepada seluruh aparat partai untuk tidak menandatangani berita acara penghitungan suara di tingkat kecamatan sebelum semua masalah ini diselesaikan KPU.

Selain Hidayat, hadir pula Ketua Umum Partai Merdeka Adi Sasono, Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Machfud M.D., Ketua Umum Partai Pelopor Rachmawati, Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Eros Djarot, Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, Sekretaris Jenderal Partai Karya Peduli Bangsa Ari Mardjono, Ketua Umum Partai Penegak Demokrasi Indonesia Dimyati Haryanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Perhimpunan Indonesia Baru Taufan, Ketua Partai Persatuan Pembangunan La Ode Kamaludin, dan Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat Mukhtar Pakpahan,

Di samping itu hadir pula wakil dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Posman Siahaan dari Partai Patriot Pancasila, Abdul R. Jamal dari Partai Amanat Nasional, Haryanto Taslam (Ketua Tim Pemenangan Pemilu PNBK), dan Darmawan Basri (Sekjen Partai Merdeka). Aliansi partai ini berencana mendatangi KPU pada Selasa (13/4).

Hidayat sendiri menyatakan aliansi ini bertujuan untuk mengkritik kualitas berdemokrasi yang dicederai perilaku tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tidak memungkinkan terlaksananya aturan pemilu, termasuk penghitungan secara manual dan hadirnya saksi-saksi pada seluruh proses penghitungan suara. Dia menambahkan, partainya telah menyampaikan sejumlah bukti terkait masalah itu kepada Panitia Pengawas Pemilu sejak dua hari lalu.

Eros sendiri menilai upaya aliansi ini guna membantu KPU agar mendapat kredibilitas dari masyarakat. “Sehingga pemerintah yang baru memperoleh penerimaan yang baik dari masyarakat,” kata dia. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyesalkan komentar dari pemantau Pemilu Uni Eropa yang menyebutkan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Dia meminta pihak asing tidak melakukan intervensi terhadap legitimasi pemilu di Indonesia.

Badjeber juga melihat hasil penghitungan suara dari TPS langsung dilaporkan ke PPK tanpa melalui PPS. Selain itu, kata dia, saksi-saksi dari partai juga diabaikan. “Peluang untuk melakukan kecurangan paling besar di PPS dan PPK,” tegas dia.

Mukhtar mengajak kepada seluruh anggota aliansi untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Yang paling berat membatalkan hasil pemilu,” kata dia. Namun pilihan lain yang bisa diajukan, menurutnya, melakukan proses pemilihan ulang atau melakukan penghitungan ulang secara manual.

Faisal - Tempo News Room