TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Tomy Winata kembali ditunda. Sidang yang seharusnya digelar Senin (12/4) pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terpaksa ditunda karena dua hakim anggota tidak dapat hadir ke persidangan. Ketua Majelis Hakim Suripto dalam persidangan ini mengatakan dua hakim anggota yang tidak hadir itu sedang berada di luar daerah. Salah satu hakim anggota, Ridwan Mansyur, saat ini sedang mengikuti penataran HAM di Makassar. Sedangkan hakim anggota lainnya, Kusriyanto, sedang berada di Denpasar. Sidang dengan terdakwa Bambang Harymurti, Ahmad Taufik, dan Teuku Iskandar Ali seharusnya mendengarkan kesaksian dari saksi ahli komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad. Sidang ini akan dilanjutkan Senin pekan depan. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik ini berasal dari pengaduan Tomy Winata terhadap Majalah Tempo. Ia menilai, tulisan yang berjudul Ada Tomy di Tenabang? dalam Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003, mencemarkan nama baiknya. Sementara itu, Suripto belum memutuskan untuk memanggil paksa Wali Kota Jakarta Pusat untuk menjadi saksi di persidangan. Majelis masih mempertimbangkan apakah perlu atau tidak, katanya kepada Tempo News Room. Rencananya, majelis baru akan memutuskan masalah ini pada persidangan minggu depan. Edycan - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik
6 hari lalu
Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik
Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.
Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan
8 hari lalu
Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan
Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
13 hari lalu
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS
16 hari lalu
3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS
Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?
Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
16 hari lalu
Dewan Pers dan Kemendikbudristek Teken Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa
Dengan perjanjian kerja sama ini, semua sengketa pemberitaan pers mahasiswa akan ditangani seperti layaknya pers umum, yaitu melalui Dewan Pers.
Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers
17 hari lalu
Tempo Sebut Bahlil Sebarkan Misinformasi Putusan Dewan Pers
Dewan Pers menilai substansi liputan Tempo tentang permainan pencabutan Izin Usaha pertambangan (IUP) tak melanggar etik.
Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang
18 hari lalu
Dewan Pers Ungkap Kronologi Penganiayaan Jurnalis oleh TNI AL: Dipukul hingga Dicambuk Selang
Dewan Pers mengungkap motif penganiayaan oleh 3 anggota TNI AL itu. Korban dipaksa menandatangani 2 surat jika penganiayaan ingin dihentikan.
Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal
18 hari lalu
Jurnalis Dianiaya 3 Anggota TNI AL, Dewan Pers Desak Tiga Hal
"Dewan Pers akan memantau betul peristiwa ini, memastikan proses hukumnya berjalan, dan memastikan korban dalam perlindungan," ujar Arif Zulkifli.
Komite Independen Publisher Rights Perlu Segera Dibentuk
20 hari lalu
Komite Independen Publisher Rights Perlu Segera Dibentuk
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, pembentukan Komite Independen dari Dewan Pers perlu di segerakan sebagai implementasi pelaksanaan publisher rights yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo.
AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan
21 hari lalu
AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan
Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.
