Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Persilakan PDIP Pilih Hasyim

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempersilakan PDI Perjuangan memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi untuk mendampingi Megawati maju dalam pemilihan presiden. Hal ini akan disampaikan PPP melalui surat resmi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hari ini juga. Sekretaris DPP PPP Lukman Hakim mengatakan yang menjadi pertimbangan utama tindakan tersebut adalah agar PPP tidak menjadi beban bagi PDIP dalam menentukan pilihan pasangan koalisi. Beban yang terutama disebabkan kerja sama dalam pemerintahan selama kurang lebih tiga tahun terakhir. "Supaya kalau nanti PDIP kalah, PPP tidak dipersalahkan," katanya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/4).Lukman yang juga merupakan staf khusus Wakil Presiden Hamzah Haz membantah kalau tindakan ini disebabkan kecilnya peluang PDIP menggandeng partai berlambang kabah tersebut. Menurutnya, sekalipun sudah menyampaikan surat tersebut, peluang untuk berkoalisi dengan PDIP tetap ada. "Politik tidak ada yang mutlak, yang penting martabat partai tetap terjaga," katanya.Dia juga menolak apabila surat tersebut diartikan sebagai pengunduran diri PPP dari rencana koalisi dengan 'Partai Moncong Putih'. Tindakan pengunduran diri, katanya, akan dapat dinilai seolah-olah wakil presiden meninggalkan presiden.Untuk langkah selanjutnya, PPP akan terus membuka komunikasi politik dengan partai-partai lain. Namun keputusan final langkah apa yang akan diambil, baru akan diputuskan Rapat Pimpinan Harian Partai DPP PPP yang saat inipun belum diagendakan. Dengan mengacu kepada beberapa opsi yang terlontar dalam Rapat Pimpinan Nasional kemarin, Lukman mengatakan selain berkoalisi sebagai calon wakil presiden dengan PDIP atau Golkar, PPP pun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan calon presiden sendiri. Dia mengakui, dalam rapat kemarin, tujuh pimpinan wilayah mengusulkan PPP mengajukan mantan presiden BJ Habibie sebagai calon presiden dengan didampingi Hamzah Haz. Namun Lukman menilai opsi tersebut kecil peluangnya untuk diambil oleh partai. "Tujuh wilayah kan sedikit dari total 30 pimpinan wilayah," katanya.Menanggapi kemungkinan koalisi partai-partai Islam seperti yang diusulkan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Zaenudin MZ, dia mengatakan meskipun secara populasi jumlah penduduk muslim adalah mayoritas, tapi secara politik, kekuatan politik Islam lemah. Dia menunjuk pada perolehan suara partai-partai Islam dalam pemilu-pemilu sebelumnya yang rata-rata total hanya sekitar 40 persen. "Tidak mungkin, karena tidak mungkin menjadi kuat," katanya.Rapat Pimpinan PPP yang berakhir kemarin tidak secara eksplisit merekomendasikan PPP harus berkoalisi dengan siapa. Rapat hanya merekomendasikan agar pimpinan partai seoptimal mungkin memperjuangkan pencalonan presiden atau wakil presiden dari PPP. Rabu kemarin, Hamzah menemui Megawati di kediaman resminya. Dalam pertemuan tersebut, Hamzah meminta Megawati cermat dalam menentukan pilihan antara dirinya dengan Hasyim. Hamzah juga mengungkapkan, Megawati sudah menyetujui prasyarat yang diajukan PPP apabila akan menggandengnya berkoalisi. Prasyarat tersebut adalah pelibatan dalam penyusunan kabinet, pembagian wewenang presiden dengan wakil presiden dan pelaksanaan kehidupan beragama.Sapto Pradityo - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

28 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

48 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

48 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.


Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

50 hari lalu

Perawat merapikan tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa di Rumah Sakkit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi menyiapkan fasilitas berupa tempat tidur dan tenaga profesional spesial psikiatri bagi calon legislatif (caleg) yang depresi akibat gagal terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 nanti. ANTARA/Hasrul Said
Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.


Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

59 hari lalu

Penampilan Melly Goeslaw semakin unik dengan face shield yang bentuknya tak kalah unik hasil rancangan Rinaldy A Yunardi. Sebelumnya, Melly juga kerap mengenakan face shield dengan bentuk yang tak biasa dalam berbagai acara. Foto: Instagram
Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

14 Februari 2024

Menpora Dito Ariotedjo saat ditemui usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers di Media Center Kemenpora, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Randy
Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?


Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

12 Februari 2024

Warga Suku Badui merapikan kotak suara yang akan didistribusikan ke TPS di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Minggu, 11 Februari 2024. Desa Kanekes merupakan pemukiman Suku Badui. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

Jika calon pemilih tiba-tiba sakit, yang tidak memungkinnya menuju TPS. Apakah hak pilihnya hangus? Tidak


Terpopuler: Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Pembuktian Pelanggaran Pemilu

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Terpopuler: Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Pembuktian Pelanggaran Pemilu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi Presiden Jokowi, TKN Prabowo-Gibran menantang pembuktian pelanggaran Pemilu.


Pemilu 14 Februari 2024, Simak Tata Cara Pencoblosan di TPS

9 Februari 2024

Warga mencoblos di bilik suara saat simulasi pencoblosan surat suara Pemilu 2024 yang digagas KPU Kota Bandung, Jawa Barat, 30 Januari 2024. 204807.222 pemilih yang terdaftar dalam DPT menyalurkan suara mereka pada Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. TEMPO/Prima Mulia
Pemilu 14 Februari 2024, Simak Tata Cara Pencoblosan di TPS

Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Ini tata cara pencoblosan di TPS.