Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Empat belas orang mewakili kelompok Solidaritas Masyarakat Maluku menghadap Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (4/5) siang. Kelompok ini meminta perlindungan Sultan karena Sultan sebagai simbol kultural masyarakat Maluku atau Otoritas Ukulatu.Farsijana A. Risakotta, koordinator zona Maluku untuk Indonesian Conflict Study Network mengatakan, dalam pertemuan itu Sultan memberikan masukan tentang penanganan konflik melalui transformasi budaya. Transformasi budaya bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat. "Pak Sri Sultan menjelaskan, proses ini harus dilakukan secara sederhana dengan mengikutsertakan masyarakat. Sultan akan melibatkan diri dalam proses dengan memberi masukan-masukan tentang bagaimana mengangkat kekuatan dari budaya terutama kebijakan lokal yang bisa dimatangkan dan diberdayakan dalam masyarakat untuk menguasai masalah-masalah yang sedang terjadi di Maluku," ujar Risakotta."Saya berharap, sebagai kekuatan cultural, Sultan bisa menjelaskan kepada masyarakat Maluku tentang kultur nasionalisme di dalam tatanan yang lebih tepat," ujar Risakotta.Menurut Sultan, konflik yang ada di Maluku sekarang ini bersifat tidak massal seperti 1999 lalu. Sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana mempersatukan lagi perbedaan agama menjadi penopang rasa damainya masyarakat Maluku. Atau dari persoalan yang sudah ada dan bisa diantisipasi, diberi isu-isu baru supaya terjadi transformasi budaya bagi masyarakat untuk menopang rasa damai mereka.Lebih lanjut dikatakan Sultan, perlu diidentifikasi kira-kira kekuatan apa yang bisa menjadi bentuk kearifan dan kekuatan lokal. Pela Gandong misalnya, mungkin perlu diberi roh baru sesuai dengan jamannya. Siapa tahu itu bisa menjadi kekuatan baru bagi masyarakat karena masyarakat sendiri sudah berubah. Artinya, masyarakat sudah terjadi regenerasi sehingga pemahaman Pela Gandong bagi anak muda berbeda kadarnya dengan orang tua. Menurut Sultan, siapapun bisa membuat kerusuhan. Tapi kalau daya stamina masyarakat kuat, pembuat kerusuhan belum tentu berhasil. Tapi kalau daya tahan masyarakat tidak kuat karena sudah terjadi perubahan budaya, kadar pemahaman budaya lokalnya sudah turun. Aspek-aspek itu yang dapat memperlemah pertahanan.Sejauh ini pemerintah memang tugasnya membangun stabilitas masyarakat. "Tetapi kalau saya, lebih cenderung mengenalkan masyarakat pada transformasi budaya. Dengan sistem informasi seperti sekarang ini, bagi masyarakat yang punya keterbatasan wacana masalah Maluku ini membingungkan. Tidak hanya Maluku, masyarakat Indonesia yang pendidikannya kurang juga bingung kok. Budaya baru belum terbentuk, budaya lama sudah ditinggalkan. Kita mau ke arah budaya baru tapi belum ada jembatan yang bisa diciptakan dan tidak ada kekuatan yang bisa menghantarkan. Bagaimana mungkin semua anak bangsa ini bisa masuk ke situ," jelas Sultan.Karena itu, lanjut Sultan, kearifan lokal itu bisa menjembatani proses dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial. Contohnya, masyarakat agraris. Sultan menilai Maluku sama dengan di Yogya. Yang namanya harmoni atau keselarasan itu adalah tidak menimbulkan gejolak. Sedang untuk masyarakat industrial, siapa yang paling kualitatif punya peluang lebih besar daripada yang tidak. Berarti di situ dimungkinkan persaingan. Tetapi bagi masyarakat agraris, persaingan itu menimbulkan disharmoni. Berarti harmoni itu harus diberi roh baru kalau mau ke arah modernisasi."Lepas dari permainan apapun, informasi apapun yang menimbulkan terpecah belahnya masyarakat, kalau daya tahan masyarakat itu sendiri ada, akan berpikir dua kali. Tapi daya tahan masyarakat itu sendiri kurang kuat karena kita sudah masuk di dalam perubahan tetapi tradisi itu belum terbentuk. Kalau kita tidak melakukan rekayasa budaya dari masyarakat agraris ke masyarakat modern, jelas sulit. Berarti sekarang harus ada variasi, kreatifitas dan strategi," jelas Sultan. LN Idayanie - Tempo News Room
Iklan
