PPP Butuh Rp 500 Miliar Lebih untuk Kampanye Presiden
Rabu, 19 Mei 2004 21:27 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membutuhkan dana lebih dari Rp 500 miliar untuk kampanye pemilihan presiden mendatang. Dana kampanye itu kemungkinan akan diperoleh dari dana internal partai dan sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak. Untuk kebutuhan divisi kewilayahan saja, menurut Ketua PPP Endin AJ Soefihara, diperkirakan lebih dari Rp 150 miliar. "Saya tidak tahu dana itu sudah ada atau belum," kata Endin seusai rapat pimpinan harian PPP di Jakarta, Rabu (19/5). Selain membahas soal persiapan dana, rapat pimpinan harian PPP juga membicarakan perekrutan juru kampanye. Endin mengatakan, perekrutan akan diambil melalui dua jalur, yaitu jalur organisasi melalui struktur partai dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu menambah perolehan suara. Untuk rekrutmen dari jalur partai, juru kampanye akan diambil dari seluruh calon legislatif yang terdaftar dalam pemilu kemarin. Dalam rapat kali ini, PPP juga mengesahkan tim kampanye calon presidennya, Hamzah Haz dan Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar. Keseluruhan tim merupakan gabungan pengurus PPP dan tim kampanye Agum Gumelar. Sapto Pradityo - Tempo news Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
31 hari lalu
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
33 hari lalu
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.
Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
33 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
34 hari lalu
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP
50 hari lalu
Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP
Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.
Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024
53 hari lalu
Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024
Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.
2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?
53 hari lalu
2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?
Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
55 hari lalu
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.
Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana
15 Januari 2024
Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dikabarkan tidak melaporkan koleksi mobil mewahnya di LHKPN. Seperti apa profil Ivan sebenarnya?
Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak
15 Januari 2024
Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak
Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak
