DPR Setuju Penghapusan Utang KUT Rp 5,7 Triliun
Rabu, 19 Mei 2004 20:03 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Rabu, 19 Mei 2004 20:03 WIB
Berita Selanjutnya
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi
1 menit lalu
Artikel Terkait
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024
Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
12 menit lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
DPR Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas
16 menit lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024
3 jam lalu
BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.
Alipay Beroperasi di Indonesia? BI: Belum Ada Pengajuan Formal
4 jam lalu
Para pemohon termasuk perwakilan Ant Group sebagai pemilik aplikasi pembayaran Alipay bisa datang ke kantor BI untuk meminta pre-consultative meeting.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
6 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
7 jam lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Rupiah Diprediksi Stabil, Pasar Respons Positif Kenaikan BI Rate
7 jam lalu
Rupiah bergerak stabil seiring pasar respons positif kenaikan BI Rate.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
7 jam lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
18 jam lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Tingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah
18 jam lalu
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter AS yang masih mempertahankan suku bunga tinggi.