Iklan
TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Besok, Senin (24/5), DPRD Lampung menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung ulang. Dua pasangan yang akan bertarung memperebutkan suara 75 anggota DPRD adalah Sjachroedin ZP/Syamsurya Ryacudu dan Oemarsono/Ibrahim BS. Pasangan Sjacroedin ZP/Syamsurya Ryacudu mendapat dukungan dari Fraksi PDIP, yang beranggotakan 28 orang. Sedangkan Oemarsono/Ibrahim BS, sebelumnya dicalonkan oleh Fraksi Kesatuan Kebangsaan (KK) dan Fraksi TNI/Polri. Menurut Ketua DPRD Lampung, Nur Hasanah, pemilihan gubernur tetap bisa dilaksanakan meskipun nuansa pro kontra di DPRD Lampung sangat kental. "Dua pasangan calon gubernur itu disyahkan panitia pemilihan (panlih) gubernur, sehingga tidak ada alasan pemilihan dibatalkan," katanya, Minggu (24/5). Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, pun sudah mengesyahkan dua pasangan calon tersebut.Pasangan Sjacroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu, memang relatif tidak ada masalah. Mereka dicalonkan oleh fraksi PDIP, yang direstui oleh pengurus PDIP pusat, meskipun surat rekomendasi bukan ditandatangani ketua umum Megawati Soekarnoputeri. Namun pengajuan pasangan Oemarsono/Ibrahim BS masih mengundang polemik, baik di DPRD Lampung maupun masyarakat luas. Saat panlih membuka pendaftaran calon gubenur/wakil gubenur oleh fraksi-fraksi, pasangan itu diajukan oleh dua fraksi yang berbeda, yaitu Fraksi KK dan Fraksi TNI/Polri. Namun setelah disyahkan panlih, kedua fraksi itu menarik kembali pencalonannya."Penarikan calon dari Fraksi KK tidak syah, dan tidak ada gunanya lagi. Panlih sudah membuat kesepakatan pada 12 Mei lalu, semua calon yang sudah disyahkan tidak dapat ditarik kembali," kata Nur Hasanah, yang mantan pengacara itu.Selain Fraksi PDIP, Fraksi KK, dan Fraksi TNI/Polri, empat farksi di DPRD Lampung lainnya menyatakan menolak pemilihan gubernur. Fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Persatuan, dan Fraksi Amanat Bintang Keadilan Ummat.Sementara itu kepala Polda Lampung, Brigadir Polisi Primanto MD, mengatakan, untuk pengamanan pemilihan gubenur, akan diturunkan sekitar 700 aparat keamanan. Mereka berasal dari Poltabes Bandar Lampung dan Polda Lampung sebanyak 350 orang, Brimob dan Gegana dari Markas Besar Polri di Jakarta, sebanyak 150 orang. Selain itu, Polda juga akan menurunkan pasukan berpakaian preman yang terdiri dari satuan reserse dan intel sebanyak 200 orang. "Penjagaan akan mulai diperketat sejak Minggu sore. Kantor DPRD akan kita strerilisasi," kata Primanto.Kepala Polda menjelaskan, penjagaan itu tidak hanya meliputi kantor DPRD saja. Tetapi juga pengamanan di rumah-rumah anggota DPRD dan pasangan calon gubernur/wakil gubernur. "Kita ingin pelaksanaan pemilihan gubernur berlangsung aman, sehingga anggota DPRD dan calon gubenur/wakil gubenur perlu mendapat pengamanan khusus," kata dia.Menurut informasi yang beredar, sekitar 10 ribu massa yang menolak akan berunjuk rasa ke DPRD Lampung. Selain dari Bandar Lampung, massa diperkirakan berasal dari Lampung Timur dan Kota Metro. Para pengunjuk rasa adalah pendukung mantan calon gubenur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie. Menghadapi aksi pengunjuk rasa Kapolda mengatakan tidak akan segan-segan menindak para demonsran, bila melakukan anarki. Fadilasari - Tempo News Room
Iklan
