Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon presiden Wiranto, Muladi, dan beberapa pimpinan Partai Golkar rencananya akan bertemu Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste. Mereka akan membahas rencana pembentukan rekonsiliasi antara Timor Leste dan Wiranto. Muladi yang ditemui usai diskusi HAM di Habibie Center, Selasa (25/5) mengatakan, pertemuan akan berlangsung di Bali pada 29 Mei mendatang. Menurut Muladi, yang menjadi salah satu tim sukses Wiranto, usulan melakukan rekonsiliasi pihak Timor Leste dengan mantan panglima ABRI Wiranto datang dari Ramos Horta. Tujuan pertemuan ini membahas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat. Usulan ini kemudian disampaikan Xanana Gusmao. Wiranto setuju dengan rekonsiliasi, jawab Muladi yang pernah menjabat Menteri Kehakiman pada masa orde baru. Namun sampai saat ini, kata Muladi, baik pihak Wiranto maupun Timor Leste belum membuat kesepakatan resmi untuk rekonsiliasi itu. Namun yang jelas, tambahnya, kasus yang berat akan tetap diadili. Dalam kesempatan itu, Muladi meminta pihak asing tidak mencampuri upaya Indonesia menyelesaikan kasus Timor Timur. Masyarakat internasional harus tetap menghormati kedaulatan suatu negara, ujarnya. Muladi juga menekankan, pihak luar negeri harus menghormati upaya pengadilan yang berlangsung di Indonesia. Muladi menyatakan, Wiranto pada kasus Timor Timur bertanggung jawab tetapi tidak secara yuridis. Karena, apa yang terjadi di Timor Timur tidak terjadi secara sistematis (by design). Upaya rekonsiliasi sendiri, akan dilakukan setelah pemilihan presiden. Sekarang ini Timtim masih menunggu pemilu presiden, ujarnya sambil menambahkan pertemuan nanti hanya bersifat informal. Muladi pada kesempatan itu juga mengatakan, tuduhan pihak luar bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat sebelum dan sesudah jajak pendapat merupakan suatu tuduhan yang tidak adil. Pernyataan ini, kata dia, bukan untuk membela Wiranto. Tetapi, masalah Timor Timur memang tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di negara-negara Balkan, Yugoslavia dan Ruanda. Kalau TNI berniat buruk tidak akan terjadi referendum. Sebaliknya akan terjadi perang saudara seperti tahun 1975, katanya. Muladi mengakui memang ada elemen-elemen tentara yang terlibat kekerasan. Tetapi jika kasus ini diselesaikan di pengadilan internasional, bisa dianggap sebagai suatu penghinaan besar bagi Indonesia. Dia menganggap apa yang terjadi di Timtim hanya merupakan stigma yang diberikan secara keseluruhan ke TNI. Wiranto juga mengkritik pengadilan distrik Dili yang berupaya memanggil Wiranto dan beberapa pejabat militer untuk diadili disana. Wiranto menegaskan, menerima itikad Xanana yang lebih memilih rekonsiliasi daripada mengungkap kasus-kasus baru. Sunariah - Tempo News Room
Iklan
