Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menyikapi kasus yang menimpa Nirmala, pemerintah Indonesia berencana merancang nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysia tentang pekerja Indonesia di negri jiran tersebut khususnya di sektor informal. "Ditingkat informal sedang dibahas rancangan nota kesepahaman tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di sektor informal," kata Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Luar Negeri Mardjono kepada Tempo News Room di Jakarta, Selasa (25/5). Menurut Mardjono rancangan tersebut digodok oleh sebuah tim di Direktorat Penempatan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). "Ada tiga scoup yang masuk pembahasan sektor informal yaitu pembantu rumah tangga, pengasuh balita, dan pengasuh orang tua," katanya. Namun, tidak termasuk sektor industri seperti pabrik, atau perkebunan. Mardjono mengatakan walaupun saat ini MoU di sektor informal belum terwujud tetapi bukan berarti perlindungan hukum warga Indonesia di tempatnya bekerja tidak ada. "Di sana juga sudah ada hukum setempat yang mengatur mengenai masalah itu," ujarnya. Sedangkan peran MoU, Mardjono menambahkan, posisinya untuk lebih mengikat di antara kedua negara atas kesepakatan yang dibuat bersama. Berkait kasus Nirmala tadi, dia membantah atas penilaian sekelompok LSM jika direktoratnya tidak melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia setempat. Menurut Mardjono, dirinya selalu mengadakan koordinasi baik setiap ada permasalahan atau dalam pemantauan terhadap pekerja Indonesia di negara-negara penempatan. "Saya minta kepada LSM-LSM itu, bisa tidak memberikan konsep-konsep mengenai ini. Nanti kita lihat siapa yang lebih pintar," katanya.Menurutnya setiap resep tidak ada yang sempurna. Demikian juga yang dibuat pemerintah. "Tak ada resep yang tanpa masalah," kata Mardjono. Apalagi, lanjutnya, dalam membicarakan tenaga kerja di negeri orang dalam sektor rumah tangga yang banyak perbedaannya seperti lingkup kebudayaan, kemampuan sumber daya manusia, serta peraturan atau hukum yang berlaku di lingkungan setempat.Hal ini, ia katakan karena adanya penilaian negatif dari lembaga-lembaga swadaya masarakat. Sebagaimana dikatakan Koordinator Migrant Care Wahyu Susilo kepada TNR bahwa pemerintah selalu lambat dalam dalam kasus-kasus yang dialami TKI. "Ini bisa dilihat dari rentetan kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja kita di luar negeri. Apalagi yang menyangkut kasus-kasus kematian," kata Wahyu.Muchamad Nafi Tempo News Room
Iklan
