TEMPO Interaktif, Solo:Indonesia menempati urutan ke-19 di dalam daftar yang dikeluarkan oleh UNICEF sebagai negara yang jumlah pencatatan kelahirannya terendah di dunia. Sampai saat ini masih kurang dari separuh jumlah anak dibawah umur 5 tahun di Indonesia yang tercatat kelahirannya secara resmi. Rendahnya cakupan pencatatan kelahiran ini akibat tidak efektifnya sistem pencatatan sipil dan statistik vital di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Steven Allen saat menyerahkan surat penghargaan UNICEF kepada tiga kepala daerah di Jateng masing-masing kepada Walikota Solo, Bupati Wonosobo, Bupati Rembang-- yang dinilai mampu mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencapai pencatatan kelahiran secara baik dan bebas bea secara efektif. "Indonesia berada di urutan ke-19, jauh dibawah negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan Malaysia," tegas Steven di Rabu (26/5)Disebutkan, cakupan pencatatan kelahiran di Jawa Tengah saja hanya mencapai 45 persen dari jumlah anak di bawah usia 5 tahun. Padahal di negara lain seperti Filipina telah mencapai 84 persen, atau Thailand sebesar 96 persen sedangkan Malaysia mencapai 98 persen. "Lebih dari setengah jumlah anak di bawah lima tahun di Indonesia tidak terdaftar keberadaannya walaupun pencatatan kelahiran adalah hak asasi. Ini membuat anak-anak di Indonesia rentan terhadap pelanggaran HAM terutama yang berkaitan dengan usia seperti eksploitasi dan diskriminasi," ujarnya.Menurut Steven, pencatatan kelahiran adalah merupakan bukti sah keberadaan anak. Catatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah mengakui keberadaan anak dan tanggung jawab atas keberadaannya.Lebih dari itu pencatatan kelahiran merupakan titik awal bagi semua hak-hak anak, termasuk akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.Imron Rosyid
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
2 hari lalu
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
30 hari lalu
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
34 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
36 hari lalu
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
40 hari lalu
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
43 hari lalu
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
49 hari lalu
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
54 hari lalu
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
56 hari lalu
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
57 hari lalu
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.