TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin mengakui bahwa masih ada sekitar 30 persen daerah yang belum menerapkan prinsip transparansi dalam penerimaan pegawai negeri sipil (PNSI, sehingga menimbulkan biaya tinggi atau suap, seperti yang terjadi di Jawa Timur, Ponorogo dan Banten. Pernyataan tersebut dikeluarkan Feisal ketika menanggapi adanya fakta yang dilontarkan salah seorang anggota Komisi II DPR RI saat rapat kerja di gedung DPR/MPR RI, Rabu (26/5). Anggota Komisi II tersebut menyalurkan aspirasi konstituennya yang mengeluhkan besaran senilai Rp 30 juta bagi calon PNS. Jumlah tersebut dinilai tinggi karena jika hanya sekitar Rp 10 juta, orang tua calon pegawai masih sanggup mencarikan.Itu pasti di bawah tangan. Memang itu kenyataan, kata Wakil Ketua Komisi II yang hari itu menjadi ketua sidang, Abdul Rachman Gaffar. Feisal menjelaskan, daerah memang diberi kebebasan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan PNS, dengan berdasarkan pedoman umum. Dalam penyelenggaraan tersebut, panitia penerimaan PNS harus menggunakan institusi nonpemerintah seperti kampus agar bersifat transparan. Masalahnya, banyak daerah-daerah yang belum mampu membayar jasa institusi nonpemerintah karena biayanya tidak sedikit. Tetapi, lanjut Feisal, beberapa daerah telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses penerimaan PNS. Badriah - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
3 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
4 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
6 jam lalu
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
11 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
12 jam lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
22 jam lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
1 hari lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
1 hari lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
1 hari lalu
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
