Muladi: Revisi UU Peradilan Militer harus Pertimbangkan UU Pengadilan HAM
Senin, 31 Mei 2004 20:10 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Senin, 31 Mei 2004 20:10 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Sempat Positif Covid-19, Kesehatan Muladi Tiba-tiba Menurun Sebelum Meninggal
31 Desember 2020
Keluarga Muladi yang tutup usia pada pagi Kamis 31 Desember 2020 berharap almarhum dimakamkan di Semarang, Jawa Tengah.
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia
31 Desember 2020
Mantan Menteri Kehakiman, Muladi, meninggal sekitar pukul 06.45 WIB hari ini, Kamis, 31 Desember 2020
24 Anggota Tim Bantuan Hukum, Nama Mahfud MD dan Muladi Masuk
9 Mei 2019
Berikut nama-nama anggota Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto
29 Maret 2017
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.
Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP
13 Maret 2017
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya
13 Februari 2017
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi
3 Februari 2017
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.