Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seluruh Pasangan Telah Laporkan Rekening Kampanye

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terakhir yang melaporkan rekening khusus dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (1/6). Batas akhir pelaporan rekening dana khusus yang disertai jumlah saldo awal, asal sumber dana, serta nama bank tempat rekening berada, semestinya pada hari ketujuh setelah tanggal penetapan pasangan capres dan cawapres pada tanggal 22 Mei, yaitu tanggal 29 Mei. Selain Amien dan Siswono terdapat dua pasangan lain yang baru melaporkan rekening dana khusus kampanyenya setelah batas waktu, yaitu pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi serta pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Laporan kedua pasangan itu diterima oleh KPU pada tanggal 31 Mei. Ketua Kelompok Kerja Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mulyana W. Kusumah mengatakan sejauh ini pasangan yang terlambat menyerahkan laporan tidak akan dikenai sanksi. "Tidak ada sanksi karena itu," ujarnya dalam konferensi pers di KPU, Selasa (1/6).Rekening khusus pertama yang diterima oleh KPU berasal dari pasangan yang diajukan Partai Golkar Wiranto-Salahuddin Wahid pada tangal 25 Mei. Rekening dengan jumlah saldo awal sebesar Rp 3,5 miliar ini berada di Bank BCA Cabang Fatmawati. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan keempat pasangan lain. Dalam laporannya pun, pasangan ini juga menyertakan laporan penggunaan dana yang telah dikeluarkan, yaitu pada Lembaga Survai Indonesia sebesar Rp 250 juta.Sedangkan pasangan kedua yang melaporkan rekening khususnya yaitu Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan jumlah saldo awal sebesar Rp 1 miliar di Bank Mandiri Ratu Plaza. Dana sebesar itu berdasarkan data yang diperoleh Tempo News Room berasal dari sepuluh nama yang masing-masing menyumbangkan Rp 100 juta. Di antaranya terdapat nama Hamzah serta Agum. Selain itu terdapat juga beberapa nama lain seperti Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ali Marwan Hanan serta Yunus Yosfiah.Laporan rekening dari pasangan Susilo-Kalla yang diterima pada tangal 31 Mei menunjukkan jumlah saldo awal sebesar Rp 1,5 miliar di Bank Mandiri Cabang Pancoran Pasar Minggu. Dari data yang ada sebanyak dua nama menyumbang dana sebesar Rp 500 juta yaitu Hadji Kalla dan PT Bukaka Teknik Utama. Sedangkan dua nama menyumbangkan dana sebesar Rp 100 juta, yaitu Suhaeli dan Gatot Soewondo. Sebanyak Rp 300 juta lainnya diperoleh dari sumbangan masyarakat yang nominalnya di bawah Rp 5 juta. Pada hari yang sama pasangan Megawati-Hasyim juga melaporkan rekening khusus mereka dengan jumlah saldo awal sebesar Rp 2,6 miliar di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol dengan sumber dana seluruhnya berasal dari kas DPP PDI Perjuangan. Sementara pasangan terakhir Amien-Siswono, menurut Mulyana, menjadi pasangan yang paling lengkap dalam melaporkan data mereka. Selain jumlah saldo awal sebesar Rp 1,248 miliar mereka juga menyerahkan laporan keuangan yang cukup lengkap sehingga berkas yang diberikan cukup banyak. Wakil KPU Ramlan Surbakti mengungkapkan, sesuai ketentuan mengenai dana kampanye, setiap calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan rekening khusus dana kampanye disertai dengan jumlah saldo awal dan daftar penyumbang. Rekening tersebut dibuka sejak tanggal penetapan dan ditutup satu hari setelah kampanye pemilu presiden dan wakil presiden ditutup, tepatnya pada tanggal 1 Juli mendatang. Sementara itu berdasarkan ketentuan perundangan, sumber dana pemilu yang berjumlah di atas Rp 5 juta harus dilaporkan satu hari sebelum masa kampanye dan satu hari sesudah masa kampanye. "Namun hingga tanggal 31 Mei kemarin belum ada satupun pasangan yang melaporkan," kata Ramlan. Ramlan juga menambahkan berdasarkan ketentuan KPU No. 676 mengenai Standarisasi Sistem Akuntansi Keuangan, seluruh partai politik wajib menyerahkan laporan dana kampanye pada pemilu legislatif lalu pada pekan pertama bulan Juli mendatang ke KPU. "Laporan tersebut sudah harus diaudit oleh kantor akuntan publik," katanya. Sita Planasari A - Tempo News Room
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

1 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berswafoto dengan warga saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...


Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.


Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat bersepda di area Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?


Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

13 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.


Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

16 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Tempo/Defara
Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.


Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

17 hari lalu

Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso
Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.


Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

17 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui usai acara deklarasi dukungan Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024. Kedua Ormas itu mendukung kembali dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. TEMPO/Yohanes Maharso
Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.


Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

18 hari lalu

Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah kader Partai Golkar pada Pilkada Serentak 2024. Acara ini diadakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu, 6 April 2024. Tempo/Defara
Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.


Partai Ummat dan Keluarga Bantah Kabar Amien Rais Meninggal: Pak Amien Sehat

18 hari lalu

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amin Rais (kiri)  berbincang dengan warga saat berkunjung ke Posko Bantuan Hukum kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, kamis 5 Oktober 2023. Kunjungan tersebut untuk membuka posko pelayanan masyarakat yang akan fokus pada bantuan layanan hukum dan informasi bagi warga terdampak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Partai Ummat dan Keluarga Bantah Kabar Amien Rais Meninggal: Pak Amien Sehat

Pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais dikabarkan meninggal dunia.


PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

19 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.