Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Menilai Pemerintah Sewenang-Wenang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menilai pengusiran Ketua International Crisis Group (ICG) Sidney Jones sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Hal tersebut diutarakan Abdul Hakim kepada wartawan disela-sela rapat pleno Komnas HAM. Di Jakarta Kamis (3/6). Itu bisa dinilai sebagai suatu bentuk kesewenang-wenangan kalau pemerintah tidak menjelaskan apa alasan dari keputusan yang diambil, kata Abdul Hakim. Menurut Abdul Hakim pemerintah boleh saja mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut pandangan pemerintah melanggar hukum, tapi harus transparan. Dengan kata lain disertai alasan-alasan dan penjelasannya.Menurut Abdul Hakim tindakan pengusiran ini seperti mengulang apa yang pernah dipraktekkan oleh rezim terdahulu. Pemerintah dalam tindakannya tidak bisa berdasarkan insinyuasi atau anggapan-anggapan, kata Abdul Hakim. Itu menyebabkan kesan kesewenang-wenangan pemerintah. Abdul Hakim juga mengatakan hal tersebut bisa menimbulkan citra yang tidak baik bagi pemerintah Indonesia. Karena dalam negara demokrasi harus ada transparansi. Pemerintah tidak bisa demi kedaulatan selalu sewenang-wenang terhadap siapa saja. Itu hukum universal, katanya. Angelus Tito Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


EKSKLUSIF: Kisah Fauzan, WNI yang Jadi Pemantau Pemilu Rusia di Ukraina

23 September 2023

Suasana di salah satu tempat pemungutan suara di wilayah Donetsk, Ukraina. Rusia melakukan pemilihan umum di empat wilayah termasuk Donetsk. DOK: FAUZAN AL RASYID
EKSKLUSIF: Kisah Fauzan, WNI yang Jadi Pemantau Pemilu Rusia di Ukraina

Fauzan Al Rasyid, seorang WNI, termasuk salah satu dari 34 nama yang menjadi pemantau Pemilu di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.


Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Mbak Pon dan Wiji Thukul dalam unggahan Wahyu Susilo. Foto : Instagram/wahyususilo
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


18 Ribu Pemantau Pemilu Lokal dan Asing Pantau Pemilu Kenya Hari Ini

9 Agustus 2022

Wakil Presiden Kenya  William Ruto. Sumber: Reuters
18 Ribu Pemantau Pemilu Lokal dan Asing Pantau Pemilu Kenya Hari Ini

Lebih dari 22 juta pemilih terdaftar di Kenya akan memilih presiden, parlemen, anggota 47 majelis rendah dan gubernur pada hari ini


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Kata Pemantau Asing Soal Pemilu Indonesia: Fantastic

17 April 2019

Ketua KPU Arief Budiman bersama pemantau pemilu asing di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2019. TEMPO/IRSYAN
Kata Pemantau Asing Soal Pemilu Indonesia: Fantastic

Pemantau Asing memuji Pemilu di Indonesia.


Bawaslu Berikan Izin ke 2 Lembaga Pemantau Pemilu Asing

26 Maret 2019

Pejalan kaki melintasi jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan latar belakang layar hitung mundur Pemilu 2019 di gedung Bawaslu, Jakarta, 21 Februari 2019. Layar berisi hitung mundur menuju tanggal Pemilu 2019 tersebut dipasang untuk mengajak masyarakat dan berpatisipasi dalam Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bawaslu Berikan Izin ke 2 Lembaga Pemantau Pemilu Asing

Bawaslu memberikan izin memantau Pemilu ke 2 lembaga asing


Kubu Prabowo: Tak Salah Libatkan Pemantau Asing di Pemilu 2019

25 Maret 2019

Simpatisan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menghadiri kampanye terbuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Ahad, 24 Maret 2019.  ANTARA/Yusran Uccang
Kubu Prabowo: Tak Salah Libatkan Pemantau Asing di Pemilu 2019

Kubu Prabowo menganggap tak salah melibatkan pemantau asing di Pemilu 2019.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.