Iklan
TEMPO Interaktif, Klaten:Dengan alasan tidak ingin dianggap sebagai bagian dari kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dan mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres tertentu, Bupati Klaten Haryanto Wibowo menangguhkan pembayaran gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kabupaten Klaten. Dia menjanjikan gaji ke-13 bagi 17.000 PNS di Klaten pasti akan dicairkan usai pemilihan presiden mendatang. "Para PNS tak usah khawatir. Saya jamin, Juli nanti gaji ke-13 turun. Lagi pula uangnya juga belum masuk ke kas daerah kok," kata Haryanto.Pemerintah pemerintah sendiri menginstruksikan agar gaji ke-13 harus sudah diberikan bersamaan dengan gaji bulan Juni atau selambat-lambatnya seminggu setelah gaji bulan Juni turun. Namun menurut Bupati, hal itu tidak mungkin dilakukan karena instruksi tersebut tidak dibarengi dengan dana pembayaran gaji ke-13 dari pemerintah pusat yang belum juga cair. Menurut Haryanto, untuk mencairkan juga butuh waktu yang tidak cepat sebab anggaran tersebut tidak bisa langsung masuk ke kas daerah. "Dari pusat, dana tersebut harus masuk dulu ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN). Setelah itu baru masuk ke rekening kas daerah. Prosedurnya begitu, bukan karena saya ingin mendapat bunga dengan menahan anggaran gaji ke-13 di bank," ujarnya. Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah menginstruksikan agar gaji ke-13 segera diberikan bulan ini. Hal itu seperti tercantum dalam PP Nomor 17 tahun 2004 tentang pemberian gaji, pensiun dan tunjangan ke-13, yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam PP itu disebutkan, gaji ke-13 dibayar bersamaan dengan gaji bulan Juni atau selambat-lambatnya seminggu setelah gaji bulan Juni diberikan.Ditanya mengenai daerah lain yang sudah memastikan pengucuran gaji ke-13, Bupati mengatakan bisa saja daerah lain mencari pinjaman dulu untuk membayar gaji ke-13. "Saya baru saja pulang dari Jakarta kemarin (Selasa, Red). Dan, itulah keputusannya. Saya juga belum membawa uang atau instruksi apapun terkait dengan pembayaran gaji ke-13 itu. Tunggu saja, bulan Juli nanti gaji ke-13, saya pastikan turun," tukas bupati. Haryanto yang juga Komandan Satgas PDI Perjuangan Klaten ini juga menyatakan kekhawatirannya bila Pemkab Klaten berusaha mencari pinjaman seperti daerah lain maka ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Dia menyebutkan saat ini kebijakan pemerintah dengan mudah dipolitisir, apalagi pada masa kampanye. "Sekalian agar tidak dituduh berkampanye," ujar Bupati Imron Rosyid Tempo News Room
Iklan
