Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Para ekonom menilai platform ekonomi yang diusung semua pasangan calon presiden dan wakilnya tidak ada yang realistis. "Semua target (asumsi) ekonomi sukar dicapai jika langkah yang diambil konvensional seperti sekarang," kata Direktur Utama Institut for Development Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan di Jakarta, Senin (7/6).Semua pasangan sudah menyerahkan platform ekonomi dan politiknya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu. Menurut Fadhil program kerja masing-masing calon juga hampir mirip satu sama lain. Ia menengarai hal itu disebabkan oleh masuknya pelbagai kepentingan dari tim sukses calon presiden dan wakil presiden, sehingga yang menonjol bukan ideologi partai calon presiden.Fadhil mencontohkan sasaran yang akan dicapai pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Dengan target pertumbuhan sebesar 6,8 persen selama lima tahun dan menciptakan lapangan kerja baru sebesar 2,5 juta per tahun dinilainya target yang terlalu besar. "Mencapai pertumbuhan lima persen saja Mega telah gagal," katanya.Begitu pula dengan pasangan Wiranto-Shalahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla. Dua pasangan ini masing-masing menargetkan pertumbuhan 7-8 persen dan 7,6 persen. Sementara program penciptaan lapangan kerja dua calon ini masing-masing sebesar 3,2 persen per tahun dan 3,5 juta per tahun. Menurut Fadhil, target ini tidak realistis karena setiap satu persen pertumbuhan ekonomi sekarang baru bisa menyerap 280 ribu tenaga kerja baru. Pasangan Wiranto-Wahid mengusung program ekonomi jalur ganda, pembangunan ekonomi rakyat sekaligus dukungan pada konglomerat. Program Jaring Pengaman Sosial yang populer di zaman Habibie kembali akan diusung calon ini jika terpilih jadi presiden, juga kredit lunak, harga pangan rendah, dan peningkatan daya saing internasional. Sedangkan pasangan SBY-Kalla mengusung tiga langkah pembenahan moneter, seperti penurunan laju inflasi, stabilitas rupiah, dan penurunan SBI secara proporsional. Dalam bidang fiskal pasangan ini mengusung strategi formulasi APBN yang pro-lapangan kerja, pengelolaan utang publik, dan revitalisasi aset negara dan pengelolaan BUMN.Dua calon lainnya, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar, tidak mencatumkan target-target kuantitatif dalam platform ekonomi mereka. Para ekonom Indef bahkan menyebut platform ekonomi Hamzah-Agum "membingungkan karena kurang lugas." "Apa yang bisa dianalisis dari platform tanpa kuantitatif," cetus Direktur Indef Iman Sugema.Direktur Indef yang lain, Bustanul Arifin, juga mengkritik program ekonomi pasangan Amien-Siswono. Bustanul mengaku terkejut karena pasangan ini malah mengusung Trilogi Percepatan Kemajuan Bangsa yang tak lain adalah jargon pembangunan Orde Baru. "Padahal mereka benci Orde Baru," katanya. Trilogi itu adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan kesejahteraan rakyat, dan stabilitas dan normalitas di segala bidang.Bustanul juga menilai setiap pasangan tidak ada yang mencantumkan strategi yang logis untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibuatnya. Strategi-strategi yang diajukan oleh setiap pasangan lebih banyak yang tidak mendukung setiap target yang dibuatnya. "Strategi setiap calon miskin detail," katanya.Iman Sugema mengakui jika target-target yang bombastis itu untuk keperluan kampanye presiden saja. Ia masih berharap target tersebut direvisi dengan strategi yang jelas untuk mencapainya jika satu pasangan sudah terpilih menjadi presiden. Ia juga menilai seluruh calon mengusung platform ekonomi yang sama yakni neoliberal. "Padahal ekonomi kita perlu pencerahan, " katanya.Ditanya mana calon yang paling realistis, para ekonom itu enggan menyebutkannya. "Kalau disebutkan dikira kami mendukung satu calon," kata ekonom Avilliani. Menurutnya, yang paling penting harus diusung para calon adalah kejelasan program ekonomi jangka pendek. "Yang paling mungkin saat ini adalah efesiensi anggaran pemerintah," katanya.Menurut Iman, target pertumbuhan ekonomi yang realistis saat ini sebesar 5,91 persen dari produk domestik bruto. Ini, menurutnya, angka pertumbuhan yang bisa berkelanjutan dengan laju investasi sebesar 22 persen dari PDB. "Kalau digenjot hingga 27 persen akan susah," katanya. Bagja Hidayat - Tempo News Room
Iklan
