Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasyim Siap Pertanggungjawabkan Pilihannya ke Muktamar NU

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Denpasar:Calon wakil presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasyim Muzadi siap mempertanggungjawabkan pilihannya berpasangan dengan Megawati pada Muktamar NU Desember 2004 mendatang. Jadi atau tidak jadi, semua akan saya sampaikan, kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini di Denpasar (11/6). Hasyim menyatakan hal itu dalam dialog dengan warga NU dan Forum Lintas Agama Bali dalam rangkaian kampanye Mega-Hasyim di Bali. Dalam acara yang dihadiri Ketua PWNU Bali KH Nurhadi, sejumlah pimpinan ormas Hindu, Pendeta Kristen dan Katolik, dan pimpinan agama lainnya itu muncul pertanyaan, mengapa menjelang pemilihan presiden sekarang ini NU terkesan kembali dijadikan kendaraan politik, padahal sebelumnya telah memutuskan kembali ke Khittah 1926, yakni hanya menjadikan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan.Hasyim mengatakan, pencalonan dirinya adalah sebagai warga bangsa yang berasal dari kalangan warga NU. Hal itu merupakan hak individual yang tidak melanggar khittah. Yang dilarang khittah, katanya, adalah menggunakan NU sebagai lembaga politik, misalnya dalam hal mencalonkan seseorang atau menyatakan dukungan kepada calon tertentu. Karena itu tidak ada pengurus cabang atau wilayah NU yang mengeluarkan pernyataan dukungan kepada seorang calon, tegasnya.Karena itu pula, tegas dia, warga NU yang maju ke politik harus sebagai pribadi dan bila ia menjadi pengurus NU maka dia harus nonaktif. Bila ia menjadi pengurus partai, maka dia harus mundur. Alasan itu pula yang membuat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menurutnya, tidak sama dan sebangun dengan NU karena warga NU diberi kebebasan untuk memilih partainya meski PKB dilahirkan oleh NU.Cuma, saya mengingatkan, sekarang ini akan banyak tamu yang datang ke NU menjelang pilpres. Warga NU jangan sampai bingung. Kalau tamu ya datang setelah itu enggak tahu, nah kalau saya ini kan tuan rumah di NU, jadi ada atau tidak pemilu, saya akan tetap di rumah, tegasnya. Mengenai pilihannya berpasangan dengan Megawati, menurutnya, bukanlah pilihan yang tanpa pertimbangan. Pertimbangan utamanya adalah karena Megawati adalah pemimpin PDIP yang memiliki basis hingga ke akar rumput. Sehingga menyatunya dia dan Mega, bisa menjamin persatuan bangsa di tingkat itu. Sebab, dirinya yang berasal dari NU juga memiliki basis pendukung sampai ke tingkat bawah. Itu artinya, kebijakan mereka akan didukung oleh rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan elite. Selain itu, Mega dinilainya sebagai figur pemimpin yang jujur. Adalah lebih penting mendukung orang jujur daripada orang yang kuat, karena kejujuran akan membuat seseorang makin kuat, sementara kekuatan tanpa kejujuran akan digerogoti dan makin lemah, katanya berfilsafat. Usai dialog, Hasyim menjadi khatib dalam salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Kampung Jawa, Denpasar. Usai sholat, ia menyerahkan bantuan senilai Rp 6 juta guna perbaikan masjid. Kehadiran Hasyim disambut ratusan warga yang tampak bersemangat memberikan dukungan. Rofiqi Hasan/Jalil Hakim - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

8 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

11 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

16 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

28 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

28 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.


Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

29 hari lalu

Perawat merapikan tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa di Rumah Sakkit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi menyiapkan fasilitas berupa tempat tidur dan tenaga profesional spesial psikiatri bagi calon legislatif (caleg) yang depresi akibat gagal terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 nanti. ANTARA/Hasrul Said
Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.


Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

38 hari lalu

Penampilan Melly Goeslaw semakin unik dengan face shield yang bentuknya tak kalah unik hasil rancangan Rinaldy A Yunardi. Sebelumnya, Melly juga kerap mengenakan face shield dengan bentuk yang tak biasa dalam berbagai acara. Foto: Instagram
Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

42 hari lalu

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

44 hari lalu

Menpora Dito Ariotedjo saat ditemui usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers di Media Center Kemenpora, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Randy
Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?


Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

46 hari lalu

Warga Suku Badui merapikan kotak suara yang akan didistribusikan ke TPS di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Minggu, 11 Februari 2024. Desa Kanekes merupakan pemukiman Suku Badui. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

Jika calon pemilih tiba-tiba sakit, yang tidak memungkinnya menuju TPS. Apakah hak pilihnya hangus? Tidak