Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Ornop Tolak RUU Praktik Kedokteran

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Ornop RUU Praktik Kedokteran menolak RUU Praktik Kedokteran yang saat ini dibahas di komisi VII DPR. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Selasa (5/6), menurut mereka RUU praktik kedokteran sama sekali tidak melibatkan konsumen jasa medis / pasien yang selama ini menjadi korban malpraktik, masyarakat, LSM, organisasi/lembaga profesi lainnya. Singkatnya, rancangan UU itu dinilai tidak mencerminkan kepentingan publik. Koalisi tersebut terdiri dari Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia (APHI), Himpunan Advokad/Pengacara Indonesia (HAPI) cabang Jaktim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Persatuan Pengacara Publik Indonesia (P3I), Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), LBH perlindungan anak, Kontras, Imparsial, Elsam, ICW, LBH Kesehatan,dan PIRAC.Rahil, wakil dari LBH Kesehatan, menilai bahwa Konsil Kedokteran produk RUU Praktik Kedokteran ini nantinya akan mempunyai wewenang terlalu luas. "Bahkan untuk registrasi izin praktik dokter saja harus ke mereka," ungkap Rahil. "Dikuatirkan, lembaga ini menjadi superbody yang dapat mengambil wewenang pemerintah," katanya. Koalisi juga tidak setuju jika kasus yang berkaitan dengan masalah kesehatan harus diadili dalam peradilan terpisah, yaitu melalui lembaga Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Medis (PDPTM). Mereka beranggapan PDPTM sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum bertentangan dan menyimpang dari hukum materi dan formal serta perundang-undangan positif yang berlaku. Apalagi dengan memberikan ruang dan keistimewaan khusus terhadap peradilan profesi dokter yang akan mengadili dokter oleh majelis hakim yang beranggotakan dokter juga.Koalisi lebih mendesak DPR segera merevisi UU no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, karena terdapat 25 dari 29 Peraturan Pelaksana (PP) yang sampai saat ini belum disiapkan, sehingga UU tersebut dinilai mandul.Sayangnya, Komisi VII DPR belum memberikan tanggapan. Menteri Kesehatan Achmad Sujudi --setelah rapat pembahasan RUU bersama Komisi VII-- menolak menerima pernyataan sikap Koalisi. "Tolong serahkan saja kepada pimpinan komisi VII, saya hanya tamu mereka," ujar Achmad seusai rapat sambil berlalu.Rina Rachmawati - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

1 hari lalu

Ilustrasi wanita bahagia. Unsplash.com
Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang

Kesehatan mental lebih dari sekadar gangguan atau kecacatan mental yang diderita seseorang. Psikolog beri penjelasan.


Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

5 hari lalu

Ilustrasi hipertensi (Pixabay.com)
Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.


3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

22 hari lalu

Ilustrasi ginjal. Shutterstock
3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?


Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

23 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Guru Besar FKUI Rekomendasikan Strategi Memberantas Skabies

42 hari lalu

Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IMERI-FKUI. Kredit: FKUI
Guru Besar FKUI Rekomendasikan Strategi Memberantas Skabies

Dalam pengukuhan Guru Besar FKUI, Sandra Widaty mendorong strategi memberantas skabies. Penyakit menular yang terabaikan karena dianggap lazim.


COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

44 hari lalu

Parade Mural Hari Kesehatan Nasional. Foto: Instagram FCTC Indonesia.
COP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama

Sesi kesepuluh Konferensi Para Pihak (COP10) Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO FCTC menghasilkan sejumlah kesepakatan jangka panjang.


Staf Tuding CNN Jadi Corong Israel dalam Genosida Gaza: Ini Malpraktik Jurnalistik!

5 Februari 2024

Kantor CNN di Atlanta, AS. Flicker/Hyku
Staf Tuding CNN Jadi Corong Israel dalam Genosida Gaza: Ini Malpraktik Jurnalistik!

CNN menghadapi reaksi keras dari stafnya sendiri atas kebijakan editorial yang menurut mereka hanya menjadi corong propaganda Israel di Gaza


Peringatan Penyakit Tropis Terabaikan, Mana Saja Yang Masih Menjangkiti Penduduk Indonesia?

31 Januari 2024

Pasien penderita kusta di Rumah Sakit Anandaban Leprosy Mission di Lele, Nepal, 24 Januari 2015. (Omar Havana/Getty Images)
Peringatan Penyakit Tropis Terabaikan, Mana Saja Yang Masih Menjangkiti Penduduk Indonesia?

Masih ada sejumlah penyakit tropis terabaikan yang belum hilang dari Indonesia sampai saat ini. Perkembangan medis domestik diragukan.


174 Warga Gaza Tewas dalam 24 Jam

28 Januari 2024

Warga Palestina yang melarikan diri dari Khan Younis menuju Rafah, akibat operasi darat Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas di selatan Jalur Gaza, 25 Januari 2024. Setidaknya 50 warga Palestina tewas di Khan Younis dalam 24 jam terakhir. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
174 Warga Gaza Tewas dalam 24 Jam

Laporan Kementerian Kesehatan Palestina wilayah Gaza menyebut ada 174 warga Gaza yang gugur dalam serangan Israel yang masih berlanjut


Produk Alat Kesehatan Harus Punya Izin Edar agar Terjamin Aman

16 Januari 2024

Ilustrasi Pameran Alat Kesehatan/Istimewa
Produk Alat Kesehatan Harus Punya Izin Edar agar Terjamin Aman

Pastikan produk-produk terkait kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang dibeli memiliki izin edar agar terjamin aman, bermutu, bermanfaat.