TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih serta anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mundur dari jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 30 September menjadi tanggal 1 Oktober.Untuk kepastian hukum, berakhirnya tugas dan masa jabatan anggota mereka berakhir pada tanggal tersebut, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam konferensi persnya hari Kamis (1/7) di Jakarta. Pelantikan presiden dan wakil presiden tetap dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2004. Hal ini dikatakan Jimly seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua KPU, Sekjen MPR dan DPR, serta Menko Polkam sebagai wakil dari pemerintah. Pertemuan tersebut telah menyepakati bahwa pelantikan DPR dan DPD bersamaan dalam satu hari dengan pelantikan anggota MPR.Cuma selisih jam atau menit. Tidak sampai memakan waktu panjang, kata Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya kepada wartawan. Sebelumnya MK mempertanyakan siapa yang akan dilantik terlebih dulu, mengingat ketua MPR sementara berasal dari ketua DPR dan DPD. Secara detail pelaksanaanya akan dibentuk tim teknis yang berasal dari DPR, MPR, DPD, KPU dan wakil dari pemerintah untuk membahasnya. Tim teknis itu akan bekerja dan selesai dalam minggu ini atau minggu depan, ujar Jimly.Sedangkan untuk teknis undangan penyelenggaraan pelantikan akan dilakukan KPU. Selanjutnya pada waktu pelantikan akan diserahkan kepada Sekjen DPR atau MPR. "Kita yang akan mendatangkan orang-orang yang terpilih. Untuk pengambilan sumpah sudah menjadi tugas sekretariat karena tugas KPU melaksanakan seluruh tahapan pemilu termasuk pelantikannya, kata Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti. Menanggapi perubahan jadwal pelantikan, Ramlan mengatakan bahwa KPU akan mengadakan penyesuaian. Namun KPU belum menetapkan waktu yang spesifik penyelesaian sengketa pemilihan prsiden putaran kedua. Tapi kata Jimly tadi cukup tujuh hari saja, ujar Ramlan. Hal itu menurutnya akan dibahas lagi oleh KPU.Maria Ulfah - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
2 jam lalu
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
3 jam lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 jam lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?
8 jam lalu
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?
Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
10 jam lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
11 jam lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
21 jam lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?
1 hari lalu
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?
Jubah berwarna hitam dan merah yang dikenakan hakim MK bukan hanya sekadar pakaian resmi, tetapi juga simbol yang mengandung filosofi.
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
1 hari lalu
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.
