TEMPO Interaktif, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengindikasikan korupsi Rp 26,9 miliar dalam pembangunan jalan Lautan Hindia ? Gayo ? Alas ? Selat Malaka ( Ladia Galaska ). Jumlah ini dihitung dari total anggaran yang sudah dipakai sampai saat ini senilai Rp 500 miliar. Keseluruhan dana pembangunan jalan Ladia Galaska dirinci sebesar Rp 1,2 triliun. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Longgena Ginting penemuan ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Namun sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut dari KPK kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang diindikasikan melakukan korupsi dari pembangunan jalan Ladia Galaska.Ketua Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia ( SKEPHI) Hasjrul Junaid mengatakan sejak 2001, pihaknya sudah memperingatkan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno untuk menghentikan pembangunan jalan Ladia Galaska. "Jangan buat kesalahan yang sama seperti sebelumnya," kata dia di kantor Walhi Jakarta, Selasa (6/7). Departemen yang dipimpin Soenarno merupakan fasilitator jalan Ladia Galaska. SKEPHI menurutnya juga sudah mengajukan protes mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan jalan yang menghubungkan pantai barat dengan timur Aceh itu, tidak layak. Saat ini terdapat dua Amdal namun semuanya tidak sah. "Kedua amdal ini sudah diorder pemerintah Kabupaten Aceh Tengah," kata Hasjrul.Pembangunan jalan Ladia Galaska yang diprakarsai Gubernur NAD Abdullah Puteh merupakan proyek mercu suar. Bahkan jalan ini tidak dibutuhkan rakyat Aceh. Ladia Galaska yang yang semula ditujukan membuka isolasi 1,7 juta rakyat Aceh tidak terbukti. "Itu hanya omong besar," ujarnya lagi. Jalan sepanjang 470 ribu kilometer ini dibangun pada daerah pegunungan yang mempunyai kemiringan 30 derajat. Bahkan pembangunan jalan ini mengusir warga 500 desa.Ditambahkan Hasjrul, ditemukan adanya "memo sakti" dari seorang wakil ketua DPR ke Kepala Dinas Kimpraswil dan Departemen Kimpraswil agar mencairkan dana RAPBN 2003 untuk jalan Ladia Galaska. Selanjutnya, pencairan dana ini nantinya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.Masih menurut Hasjrul, diindikasikan dana hasil korupsi ini digunakan untuk kampanye dua partai besar peserta Pemilu. Agriceli - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia
30 hari lalu
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia
Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan
41 hari lalu
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan
17 Februari 2024
Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan
Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif
7 Februari 2024
Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif
Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif."
Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta
17 Januari 2024
Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta
Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.
Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari
28 November 2023
Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari
PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
7 November 2023
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.
Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan
9 Oktober 2023
Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.
Formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk Lulusan SMK Sederajat, dari BIN hingga Kejaksaan
27 September 2023
Formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk Lulusan SMK Sederajat, dari BIN hingga Kejaksaan
Daftar formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk lulusan SMK.