Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung: Dugaan terjadinya mobilisasi massa dalam pemilihan presiden 5 Juli 2004 di pesantren terbesar di Asia Tenggara Ma'had Al-Zaytun terus bergulir. Panwaslu provinsi Jawa Barat, menurut salah seorang anggotanya, Napitupulu, akan mengundang pengurus Al-Zaytun untuk dimintai klarifikasinya di kantor Panwaslu pada Jumat dan Sabtu mendatang (9-10/7). Panwaslu Jawa Barat berharap Syech Al-Zaytun, Panji Gumilang dan pengurus pesantren lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu itu memenuhi undangan tersebut. "Jika tidak hadir, akan dilayangkan undangan kedua. Kalau tidak hadir juga akan dilayangkan surat panggilan.Kalau panggilan ini pun tidak diindahkan maka kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya pemanggilan paksa," kata Napitupulu, Rabu (7/7).Seperti telah diberitakan, jumlah pemilih di Ma'had Al-Zaytun membengkak dari 13.253 orang pada pemilu legislatif menjadi 24.818 orang pada pilpres lalu. Ditengarai, menjelang hari pencoblosan, lebih dari 500 kendaraan roda empat berupa bis dan kendaraan pribadi berdatangan sejak dini hari.Pembengkakan jumlah pemilih itu dikatakan Ketua Panwaslu Jawa Barat Adjat Sudradjat sangat tidak rasional karena jumlah pengajar di pesantren tersebut tidak mungkin bertambah demikian banyak dalam waktu singkat. Sedangkan para santrinya hanya sebagian kecil saja yang sudahmemiliki hak pilih karena masih usia SLTP dan SMU.Namun menurut Udi Suarsudi, Camat Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dimana pesantren Al-Zaytun berlokasi, penambahan jumlah pemilih yang begitu mencolok tersebut karena Syech Ma'had Al-Zaytun mendata seluruh keluarga guru, karyawan serta orang tua santri untuk melakukan pencoblosan di pesantren tersebut. "Jumlah pemilih jadi membengkak karena seluruh keluarga guru, karyawan danorang tua santri didata dan diminta syech Al-Zaytun untuk menlakukan pencoblosan di Al-Zaytun," jelasnya.Menurut Udi, mobilisasi yang dilakukan Al-Zaytun sebetulnya tidak menyimpang dari undang-undang. Karena ada pasal 20 UU pemilu yang memberikan peluang bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dimana saja.Namun hal itu dibantah Napitupulu karena pemilih berpindah itu sesuai SK KPU No. 28 tahun 2004 hanya berlaku dalam keadaan terpaksa seperti keamanaan PPS, anggota Panwas, saksi, wartawan, petugas jasa pelayananpublik, pasien rumah sakit. "Orang tua santri atau keluarga guru dan karyawan Al-Zaytun tidak termasukdalam kriteria ini (terpaksa)," kata Napitupulu.Selain soal mobilisasi, Panwas juga mensinyalir adanya pemilih yang melakukan pencoblosan ganda, di tempat tinggalnya dan di Al-Zaytun.Pihak KPU Jawa Barat sendiri seperti penuturan ketuanya, Setia Permana kepada Tempo News Room, telah merencanakan meminta klarifikasi pihak KPUD Indramayu. Namun karena KPU pusat sudah mendahului memanggil KPUD Indramayu. Pertemuan dilakukan hari ini, Rabu (7/7) di Jakarta. Dan KPU Jawa Barat menunggu hasil klarifikasi yang dilakukan KPU pusat. "Kami akan tunggu hasilklarifikasi KPUD Indramayu dengan KPU pusat, setelah itu kami akan memanggil KPUD Indramayu untuk mengembangkan klarifikasi tersebut," kata Setia.Rinny Srihartini - Tempo News Room
Iklan
