TEMPO Interaktif, Jakarta: Markas Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar perkara atas Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh pekan depan. Namun, harinya belum dapat dipastikan."Minggu depan kita akan gelar perkara dengan KPK," kata Komisirais Komjen Pol. Suyitno Landung pada wartawan, Kamis (8/7). Ia belum dapat menyebutkan harinya, tetapi ada dalam jadwal. Seperti diketahui, Abdullah Puteh ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan helikopter Mi2 senilai Rp. 12,5 miliar oleh KPK. Sedangkan, penyedikan di mabes polri, Puteh masih ditetapkan sebagai saksi atas kasus dugaaan korupsi atas pembelian jenset senilai Rp. 30 miliar. "Ini memang layak kasus, makanya kita akan gelar dengan KPK," kata Suyitno. Suyitno mengatakan, Puteh masih sebagai saksi, dan belum ada pemeriksaan lanjutan.Martha Warta ? Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
27 Agustus 2023
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Kasus Penipuan, Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara
10 September 2019
Kasus Penipuan, Abdullah Puteh Divonis 1,5 Tahun Penjara
Abdullah Puteh dianggap terbukti bersalah dalam kasus penipuan terhadap rekan bisnisnya.
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
4 Oktober 2017
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.
