TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri akan memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki untuk meminta penjelasan lebih rinci soal usulan penonaktifan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh. Penjelasan ini diperlukan sebelum Presiden memutuskan penonaktifan Puteh. Presiden Megawati mengatakan berdasarkan undang-undang seorang kepala daerah hanya bisa diangkat atau diberhentikan. "Nonaktif itu tidak ada," ujarnya pada wartawan di kediaman resminya, Jakarta, Selasa (13/7).Komisi mengirimkan usulan penonaktifan Puteh kepada Presiden Jumat lalu. Kemarin surat tersebut sudah diterima Presiden. Puteh menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter yang dilakukan Pemerintah Provinsi Aceh.Sapto Pradityo - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Eks Pimpinan KPK Serukan Jokowi dan Penyelenggara Negara Lakukan Panca Laku, Soroti Penyaluran Bansos
5 Februari 2024
Eks Pimpinan KPK Serukan Jokowi dan Penyelenggara Negara Lakukan Panca Laku, Soroti Penyaluran Bansos
Para pimpinan KPK periode 2003-2019 menyerukan pesan moral kepada Presiden Jokowi dan seluruh Penyelenggara Negara untuk melaksanakan panca laku.
Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi
14 Oktober 2023
Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi
Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.
Harga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
10 Oktober 2023
Harga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api
13 April 2023
KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.
Firli Bahuri Ubah Tanggal HUT KPK, Ini Penjelasannya
27 Desember 2022
Firli Bahuri Ubah Tanggal HUT KPK, Ini Penjelasannya
Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan 27 Desember sebagai Hari Bakti KPK.
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Rektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik
12 Desember 2022
Rektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik
Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.
Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK
8 Desember 2022
Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK
Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.
Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas
26 September 2022
Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas
KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.
