Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Bram Manoppo, Presiden Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri, hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/7). PT Putra Pobiagan Mandiri adalah pemasok helikopter PLC Rostov di Indonesia. Menurut Manoppo, kedatangannya yang keempat kalinya ini, berkaitan dengan pemeriksaan Abdullah Puteh, dimana dirinya hadir sebagai saksi guna memberikan data yang dibutuhkan KPK.Bram Manoppo datang pukul 09.00 WIB dan meninggalkan KPK pada pukul 10.15 WIB. Manoppo mengatakan dirinya tidak berada satu ruangan dengan Abdullah Puteh, sehingga tidak mengetahui proses pemeriksaan yang terjadi. "Masa saya mau disamain dengan beliau, enggaklah. Saya orang bisnis kok," kata Manoppo. Manoppo dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, tidak terjadi mark up dalam proses pembelian helikopter jenis Mi-2 merek PLC Rostov buatan Rusia milik Pemda Aceh. "Dari pemerintah Rusia sudah ada standar kok. Endak boleh kita naikan. Policy dari pemerintah Rusia, kita tidak boleh naikin harga," katanya. Menurutnya, penunjukan perusahaannya memang tidak melalui tender. "Setahu saya, karena saya agen tunggal, saya ditunjuk. Bahwa dia harus memilih yang lain, saya tidak mau ikut. Itu urusan mereka," tandasnya. "Anda boleh cek sendiri, bandingkan pesawatnya (TNI AL) dengan pesawat VIP yang kita jual kepada Pemda Aceh," katanya. Perbedaan harga helikopter milik Pemda Aceh dengan milik TNI AL, menurut dia, disebabkan beberapa hal. "Tahan peluru, decoration-nya, radio communication-nya, itu sudah hampir mencapai 800 (ribu US$) lebih," katanya. Menurut dia, pihaknya hanya mengambil untung sebesar 10-15 persen. "Kita orang bisnis, masa kalau kita beli 800, kita jual 850. Sama saja kita mencemplungkan diri. Berapa cost kita ke Rusia bolak-balik, berapa traning cost, berapa take cost. Kita juga punya cost yang disebut advertising dan promotion cost. Itu besar," katanya. Mengenai pencekalan yang dilakukan KPK terhadap dirinya, Manoppo mengatakan akan mematuhi peraturan yang berlaku. "Pemeriksaan ini kan terus menerus, sedangkan saya banyak perjalanan. Saya dicekal supaya dalam pemeriksaan ini saya tetap ada," katanya. Ia juga menyampaikan pembayaran helikopter tersebut baru rampung 90 persen. Seharusnya pembayaran tersebut selesai tahun 2003. "Itu tidak sesuai dengan kontrak. Harusnya sudah selesai tapi sampai sekarang belum selesai. Pesawat itu sudah hampir dua tahun disini," katanya. Tito Sianipar ? Tempo News Room
Iklan
