Panwaslu Pusat Desak KPU Umumkan Kelebihan Surat Suara


TEMPO Interaktif, Malang: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pusat mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat segera mengumumkan kelebihan cetakan surat suara. Kelebihan ini harus diumumkan karena Panwaslu menemukan ada hasil perhitungan suara yang sah dan tidak sah jumlahnya melebihi jumlah pemilih.

"KPU harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, berapa jumlah surat suara keseluruhan yang telah dicetak untuk Pemilu Presiden putaran pertama kemarin," kata anggota Panwaslu Pusat, Didik Supriyanto, kepada wartawan di sela-sela acara rapat kerja penyusunan laporan akhir Pemilu Legislatif 2004, di Hotel Gajahmada, Kota Malang, Rabu (21/7).

Menurut Didik, kelebihan surat suara tersebut terjadi akibat kekuatiran KPU terhadap masalah logistik surat suara. Untuk menghindari terjadinya kekurangan atau
keterlambatan kedatangan surat suara, KPU kemudian memutuskan mencetak surat suara lebih awal.

Setelah surat suara dicetak, KPU mendistribusikan surat suara itu ke KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Namun distribusi tersebut dilakukan sebelum daftar pemilih tetap diketahui secara pasti. Akibatnya, banyak daerah yang mendapatkan surat suara dalam jumlah lebih. "Kemana larinya surat suara tersebut," tanya Didik.

Selain mendesak mengumumkan kelebihan surat suara, Panwaslu juga mendesak kepada KPU Pusat untuk mempertanggungjawabkan munculnya kasus Tempat Pemungutan Suara (TPS) fiktif di Jawa Timur. Alasannya, KPU seharusnya mencocokkan rasio jumlah pemilih dengan jumlah TPS.

Di Jawa Timur, berdasarkan laporan Panwaslu Jatim, jumlah TPS pada Pemilu Presiden diproyeksikan mencapai 98.759. Namun, yang dilaporkan hanya ada 98.158 TPS. Pada Pemilu Legislatif lalu, KPU memproyeksikan TPS sebanyak 99.297 TPS. Namun laporan yang masuk hanya 97.672 TPS. "Ada beberapa daerah yang jumlah TPS-nya melebihi proyeksi, namun ada pula yang kurang dari jumlah yang proyeksikan,"
kata anggota panwaslu Jatim, Arif Budi Susilo.

Kelebihan ini, kata Ketua Panwaslu, Komaruddin Hidayat, harus juga segera diumumkan. "Angka riil jumlah TPS harus segera dilaporkan." Jika tidak akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Kasus TPS fiktif terungkap di Lamongan, Jawa Timur. Menurut anggota Panwaslu Kabupaten Lamongan, Mustaqim, KPU Lamongan memproyeksikan 3.647 TPS untuk Pemilihan Presiden putaran I. Namun, kenyataan di lapangan hanya ada 3.625 TPS atau terdapat kelebihan sebanyak 22 TPS. TPS fiktif ini ditemukan di Kecamatan Paciran dan Selopuro dengan biaya masing-masing TPS sebanyak Rp 1,6 juta. "Kita menangkap adanya penggelembungan dana TPS yang dilakukan KPU setempat," kata Mustaqim.

Bibin Bintariadi - Tempo News Room

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X