Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontras Laporkan Hilangnya Aktivis ke Komnas HAM

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan hilangnya Qoribullah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jumat (23/7). Qoribullah, aktivis mahasiswa yang juga Ketua Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (BASIS) dan Koordinator Nasional Konfederasi Pemuda dan Mahasiswa Sosialis Indonesia (KPMSI), menghilang saat aksi menduduki Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Selasa (20/7).Kontras dipimpin Usman Hamid, Koordinator Kontras bersama beberapa mahasiswa diterima Samsudin, Anggota Komnas HAM Sub Komisi Sipol. "Komnas HAM berjanji akan mendatangi Polresta Cirebon untuk menanyakan kasus Qorib," kata Usman.Qorib memang pernah dijadikan tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon, terkait dengan kasus penurunan bendera setengah tiang di Kantor Kejari Kota Cirebon. Sebelumnya, pada 8 Juni, Polresta Cirebon mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Qorib. Tapi pada 30 Juni, Qorib kembali berstatus tersangka setelah pihak kepolisian mengeluarkan surat tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan. "Tindakan pencabutan SP3 dan menetapkan Qorib sebagai tersangka, itu adalah upaya kriminalisasi terhadap sikap korektif yang dilakukan masyarakat. Ini merupakan ancaman terhadap kebebasan sipil berekspresi," kata Usman. Walau demikian, Kontras belum tahu siapa penculik Qorib yang hilang saat mencari makan pada aksi pendudukan Kantor Kejari itu. Pihak kepolisian sudah menerima laporan hilangnya Qorib. Sesuai aturan, laporan bisa ditindaklanjuti setelah 2 x 24 jam, dan hari ini seharusnya pihak kepolisian sudah bisa menindaklanjuti laporan kehilangan itu. Aksi pendudukan Kantor Kejari Cirebon terjadi sejak 13 Juli, merupakan bentuk keprihatinan terhadap tidak seriusnya kejaksaan memproses tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota dan anggota DPRD Kota Cirebon. Elemen mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi mendesak pihak kejaksaan melimpahkan berkas kasus korupsi ke pengadilan. Kasus korupsi yang dimaksud adalah kasus korupsi dana APBD Kota Cirebon 2001 yang melibatkan 30 anggota DPRD dan mantan walikota Cirebon, Lesmana Suriatmaja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari. Tito Sianipar - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel
Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.


Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Aktivis HAM Kontras membagikan stiker bertemakan HAM saat melakukan aksi demo di Bundaran HI, Jakarta, 10 Desember 2015. Penetapan tanggal tersebut adalah untuk memperingati pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TEMPO/Subekti
Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.


Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari (kedua kanan) memberikan keterangan pers seusai fit and proper tes sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, 6 Desember 2017.  Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir 6 jam, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI


KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017
KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.


Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Ilustrasi kekerasan. radiocacula.com
Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.


Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Koordinator Kontras, Yati Andriyani. TEMPO/Rezki A.
Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.