TEMPO Interaktif, Kendari:Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Hasan T. ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri setempat menyusul hasil penyidikan yang menemukan adanya keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus dugaan penggelembungan gaji guru di daerah itu pada tahun 2001 sebesar Rp 500 juta lebih. Kepala Kejaksaan (Kajari) Konawe, Fadil Zumhana mengatakan, ditetapkannya Hasan sebagai tersangka karena hasil pemeriksaan jaksa penyidik menunjukkan adanya keterlibatan antara yang bersangkutan dengan kasus penggelembungan gaji guru tersebut.Selain itu, puluhan saksi yang diperiksa juga menerangkan bahwa tersangka Hasan adalah pihak yang paling mengetahui dan terlibat langsung dalam penggelembungan gaji tersebut. "Dari hasil pemeriksaan, para saksi rata-rata mengakui terjadinya penggelembungan gaji guru-guru yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Konawe pada tahun 2001," katanya kepada TNR di Kendari, Minggu (25/7).Menurut Kajari, saat ini pihaknya sedang merampungkan pemeriksaan terhadap saksi. Namun ketika didesak, Kajari Fadil menolak merinci berapa jumlah dan siapa saja saksi yang telah diperiksa. Kasus dugaan penggelembungan gaji guru itu terjadi antara bulan Januari hingga Juni 2001. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kasus penggelembungan gaji guru itu terjadi saat BupatiKabupaten Konawe Lukman Abunawas masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional setempat.Bupati Lukman sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dalam kasus pemotongan anggaran sekitar 30 proyek pembangunan senilai Rp 2 miliar yang dialihkan untuk pembayaran dana pesangon 37 anggota DPRD Kabupaten Konawe.Dedy Kurniawan - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
4 Oktober 2017
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek
14 September 2017
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara
13 September 2017
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara
Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.