PNBK Tidak Memihak di Pilpres Putaran Kedua

TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah gagal mengantarkan pasangan Amien Rais–Siswono Yudo Husudo lolos ke putaran kedua pemilu presiden, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) akhirnya memilih tidak memberikan dukungan ke salah satu capres–cawapres pada pemilu presiden September mendatang.

Menurut Ketua Umum PNBK Erros Djarot, mengalihkan dukungan ke pasangan lain selain tidak etis secara politik, juga bisa dianggap inkonsisten, keluar dari garis dan kebijakan partai.

“Keputusan Rapat Kerja Nasional PNBK 24–25 Juli kemarin, kami memilih berdiri sebagai partai yang independen. Kepada seluruh kader, anggota dan simpatisan PNBK kami anjurkan untuk tidak golput melainkan golsar (golongan sadar),” jelas Erros kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/7).

Yang dimaksud golsar, kata Erros, kesadaran politik untuk menggunakan hak politik dan menjatuhkan pilihan atau memilih mengekspresikan sikap politik independennya. Dengan begitu, kartu suara tidak bisa lagi digunakan untuk kecurangan-kecurangan yang terorganisir.

Tentang dukungan terhadap Amien dan Siswono, menurut Erros tidak bisa dialihakn ke pasangan lainnya. Alasannya, pasangan tersebut diyakini kader dan simpatisan PNBK sebagai pasangan yang terbaik dan memiliki visi membangun Indonesia yang bersih dari korupsi dan bermartabat. Sehingga, kata Erros, partainya tidak bisa mengalihkan dukungan ke capres lainnya dengan alasan apapun.

Sikap independen tersebut, lanjut Erros, diharapkan juga diambil pasangan Amien dan Siswono dalam putaran kedua. Dengan sikap itu, baik Amien maupun Siswono dinilai bakal menjadi capres dan cawapres yang terhormat dan tidak muncul kesan hanya untuk kepentingan politik lalu kehilangan independensi dan sikap politiknya.

Erros membantah bakal memberikan dukungan terhadap pasangan Megawati–Hasyim Muzadi dalam putaran kedua karena dihubungi pihak PDI Perjuangan sebagai orang lama. “Dari sikap, komitmen, dan garis perjuangannya saja sudah berbeda.”

Dukungan mungkin saja diberikan jika dalam memerintah nanti Megawati mengeluarkan kebijakan yang sepaham dengan kehendak nurani rakyat. Jika tidak, sebagai partai Erros menegaskan untuk terus melakukan perlawanan politik.

Dengan kubu SBY–Jusuf Kalla pun demikian. Menurut Erros, sampai saat ini belum ada alasan kuat partainya bergabung dan memberikan dukungan politik bagi pasangan capres dan cawapres dari Partai Demokrat tersebut.

Terkait pemilihan presiden mendatang, PNBK mendesak DPR masa bakti 2004–2009 memperjuangkan agar negara yang membiayai para pasangan capres dan cawapres dengan alokasi dan jumlah yang rasional. Tujuannya agar presiden dan wakilnya nanti tidak tersandera oleh para penyandang dana dan terbebas dari utang budi politik.

Dalam salah satu sikap politiknya, PNBK juga mendesak agar Panwaslu dijadikan sebagai lembaga abitrase yang keputusannya bersifat mengikat dan baru dapat dugugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Kami bersama partai lainnya juga setuju untuk memperjuangkan pergantian personel KPU,” jelas Erros.

Bila keberadaan dan personel KPU dipertahankan seperti sekarang ini, secara tegas PNBK menyerukan untuk tidak ada pilihan lain kecuali menyerukan pembubaran lembaga tersebut.

Ecep S. Yasa – Tempo News Room