indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Daerah Menunggu UU Pemilihan Bupati Langsung


TEMPO Interaktif, Boyolali:DPRD Kabupaten Boyolali masih menunggu payung hukum yang mengatur pemilihan bupati secara langsung. Sejauh ini DPRD sudah melakukan antisipasi pemilihan bupati secara langsung dengan melakukan usulan dana dalam perubahan APBD 2004 yang akan dibahas pekan-pekan ini.

Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan konvensi untuk menentukan calon bupati bila pemilihannya dilaksanakan secara langsung. "UU yang mengatur soal pemilihan bupati secara langsung kan masih dalam pembahasan, sejauh ini ya belum ada persiapan apa-apa kecuali sebagai antisipasi soal pendanaan kita memasukkan pembiayaan pemilihan bupati secara langsung dalam perubahaan APBD 2004," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Boyolali, Anshor Budiyono, Senin (25/7).

Menurut Anshor, masa jabatan Bupati Boyolali akan berakhir pada bulan Maret 2005 mendatang. Dibandingkan dengan daerah lainnya, pemilihan bupati di Boyolali akan lebih dahulu. Oleh karena itu meski masih berupa draf UU Pemilihan Bupati Secara Langsung, pihaknya pun melakukan antisipasi, termasuk di kalangan internal partainya.

"Wacana untuk pemilihan secara langsung di tingkat lokal memang sangat kuat. Rumor yang beredar calon pun sudah mempersiapkan diri. Saya dengar bupati sekarang ini juga akan maju. PKB sendiri memilih untuk melakukan konvensi dengan melibatkan pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan untuk memilih calon," ujarnya.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Boyolali Thontowi Jauhari juga mendukung digelarnya pemilihan bupati secara langsung di Kota Susu tersebut. Untuk itu seluruh komponen masyarakat harus berani mendesakkan kepada pemerintah agar perangkat hukum pendukung pilkada langsung sudah bisa diterapkan menjelang pilkada di Boyolali, Maret tahun 2005.

"Meski diakui ada sejumlah kendala, di antaranya kendala undang-undang, perangkat hukum untuk pilkada langsung dimungkinkan belum siap, karena untuk menyiapkan hingga ke perangkat hukum yang sifatnya teknis dibutuhkan waktu sedikitnya enam bulan, bahkan bisa satu tahun," ujarnya.

Berbagai kalangan aktivis LSM juga mengharapkan pemilihan bupati di Boyolali pada tahun 2005 dapat dilaksanakan secara langsung. Kekhawatiran masyarakat tidak siap dengan pemilu langsung merupakan kekhawatiran para elite politik. "Masyarakat pasti siap, yang tidak siap adalah politisi," ujar Dwi Larso, salah seorang aktivis LSM di Kota Susu tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali Miyono mengatakan pemilihan bupati secara langsung akan meminimalkan praktek politik uang (money politics). Meski diakui dalam pelaksanaan pilpres ada sejumlah persoalan, namun menurutnya, pemilihan bupati pun hendaknya dapat dilakukan secara langsung untuk memberikan kesempatan bagi rakyat memilih sendiri pimpinannya di daerah.

"Kalaupun ada politik uang, maka yang diuntungkan adalah rakyat langsung, bukan anggota Dewan seperti saat ini. Dan jika ada calon yang berani berpolitik uang maka dia membutuhkan banyak dana. Contoh di Boyolali ada sekitar 500 ribu calon pemilih, jika per kepala diberi Rp 10 ribu maka butuh uang Rp 5 miliar. Pemilihan bupati langsung juga meminimalkan kericuhan seperti banyak terjadi pada proses-proses pilkada di daerah-daerah," paparnya.

Imron Rosyid - Tempo News Room

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X