Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panwaslu Selidiki 13 Orang Terkait VCD Banjarnegara

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Banjarnegara:Sebanyak 13 orang dimintai keterangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pusat berkaitan kasus VCD Banjarnegara pada Kamis (29/7) malam dan Jumat (29/7) pagi. Namun Tim Investigasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pusat masih belum membeber hasilnya. Panwas berjanji akan membuka hasil penyelidikan mereka usai menggelar pleno Panwaslu sepekan lagi. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Investigasi Panwaslu pada kasus VCD Banjarnegara Mashudi Ridwan kepada wartawan, Jumat (30/7), beberapa saat sebelum bertolak ke Jakarta. Selain Mashudi, turut pula dalam penyelidikan itu anggota Panwaslu lainnya, Saut Sirait dan Bambang Aris. "Kami sudah memintai keterangan, semacam klarifikasi pada 13 orang," kata Mashudi. Mereka yang dimintai keterangan adalah mantan Kapolwil Banyumas Komisaris Besar Pol. AA Maparessa, Kapolres Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Pol. Widianto Poesoko, istri AA Maparessa yakni Endang Sri Mulaningsih dan sepuluh lainnya adalah purnawirawan dan warakawuri yang ikut dalam pertemuan 29 Mei di Aula Polres Banjarnegara. Orang-orang itu dimintai keterangan oleh Panwas mengenai situasi dan jalannya acara pertemuan yang digelar Kepolisian Banyumas di Mapolres Banjarnegara yang belakangan dituding sebagai pengarahan polisi untuk mendukung calon presiden tertentu. Sayangnya, Mashudi enggan memberi keterangan mengenai hasil penyelidikan yang digelar di Banjarnegara terhadap 13 orang itu. "Kami belum bisa mengungkap hasil atau kesimpulan awalnya. Kami harus menggelar rapat pleno dengan seluruh anggota Panwas, setelah itu baru kamimembeberkannya," ujar dia. Di Banjarnegara, acara memintai keterangan dilakukan di kantor Panwas. "Kami mengundang beberapa peserta pertemuan itu dengan bekerja sama dengan Polres Banjarnegara," ujar Jauhar Hatta, Ketua Panwaslu Banjarnegara, Kamis (28/7) sore. Sementara di Banyumas, Tim Panwaslu meminta keterangan pada istri mantan Kapolwil Endang Sri Mulaningsih di Mapolwil Banyumas. Salah satu anggota Panwaslu Banyumas Agus Maryono yang turut serta dalam pemeriksaan mengungkapkan, tim menanyakan kepada istri Kapolwil keterkaitan peran dirinya dalam kasus VCD Banjarnegara itu karena dalam pertemuan di Polres Banjarnegara sebagaimana isi VCD, istri Kapolwil turut serta di dalamnya.Kepada Panwas Sri Mulyaningsih menyatakan materi isi VCD sebagaimana yang diputar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) itu memang benar adanya. Namun Sri Mulyaningsih menyatakan Kombes AA Maparessa dalam pertemuan itu tidak mengajak peserta untuk memilih Megawati Soekarnoputri. "Tetapi mendukung capres perempuan," katanya. Sri Mulyaningsih sendiri mengaku pendukung Megawati. "Tetapi saya juga suka SBY," kata Agus menirukan Sri Mulyaningsih. Ketika ditanya Panwaslu mengenai alasan mendukung presiden perempuan, Sri Wahyuningsih menjawab, untuk membela hak-hak perempuan. "Karena saya juga perempuan," katanya seperti ditirukan Agus Maryono. Ari Aji HS - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

4 jam lalu

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Perubahan Metode Memilih Di Luar Negeri Pada Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Kamis 28 Desember 2023. Pemungutan Suara di Sejumlah Negara Dialihkan via Pos. Sebagai informasi, menurut UU Pemilu, terdapat tiga metode pemungutan suara di mancanegara, yakni TPS luar negeri, kotak suara keliling, dan pos. TEMPO/Subekti.
Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Ketua Bawaslu menyatakan kajian awal laporan tersebut memenuhi unsur formil, tapi tidak memenuhi syarat meteriil.


Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

11 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Bawaslu Tak Singgung Nepotisme dalam Sidang MK, Tim Amin: Kalau Tidak Bantah, Artinya Sudah Terjadi

13 jam lalu

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir (tengah) bersama anggotanya saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bawaslu Tak Singgung Nepotisme dalam Sidang MK, Tim Amin: Kalau Tidak Bantah, Artinya Sudah Terjadi

Tim Hukum Nasional Paslon 01 menyoroti bahwa secara tak langsung Bawaslu mengakui adanya nepotisme.


Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

14 jam lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

15 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

1 hari lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

1 hari lalu

Anggota Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud menyerahkan bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa sore, 26 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
5 Dugaan Bentuk Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan 15 Kontainer Bukti Tambahan ke-MK

TPN Ganjar-Mahfud serahkan 15 kontainer berisi dugaan kecurangan pemilu 2024. Ini 5 dugaan kecurangan pemilu


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

2 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

2 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.