Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Malaysia menjamin pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari negaranya tidak akan menghadapi permasalahan serius."Kita tidak terburu-buru, apa yang dibuat berdasarkan prosedur," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon genggamnya, Senin (2/8). Dia menambahkan, keputusan untuk memulangkan tenaga kerja ilegal ini tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan politik.Lebih lanjut Albar menegaskan, pemulangan TKI ilegal bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah Malaysia. Menurut dia, pemulangan tenaga kerja ilegal, termasuk dari Indonesia, sudah rutin dilakukan. "Ini perkara lama dan bukanlah masalah," tegas dia. Hal senada diungkapkan Atase Imigrasi, Tenaga Kerja, dan Konsuler Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Mohammad Khamde bin Tukiman. Dia memastikan proses pemulangan TKI ilegal tidak akan sampai menimbulkan masalah sebagaimana yang terjadi pada 2002 lalu. Dia menambahkan sudah melakukan persiapan sebaik mungkin untuk mengantisipasi proses pemulangan. Sekitar enam unit penampungan sementara sudah dipersiapkan. "Kita sediakan tempat, makan-minum, dan pengangkutan," tambah Khamde. Dalam rangka meringankan biaya yang dikeluarkan TKI, menurut Khamde, pemerintah Malaysia telah mengurangi biaya pengurusan visa kerja sebesar 15 ringgit. "Biayanya menjadi 430 ringgit," kata dia. Dia mengatakan, peraturan tersebut mulai berlaku sejak 15 Juni tahun ini. Lama pengurusan visa kerja itu sendiri, lanjut dia, memakan waktu selama empat hari. Perkembangan lainnya, kata dia, Departemen Kesehatan Malaysia akan mengirimkan dua tim dokter yang beranggotakan masing-masing tiga orang. Ditambahkannya, menurut rencana tim dokter tersebut akan mengunjungi 40 rumah sakit yang memohon akreditasi dari pemerintah Malaysia untuk memeriksa calon TKI. Khamde menjelaskan, tim itu akan melakukan kunjungan sejak 10-20 Agustus. "Karena dengan melantik rumah sakit yang berdekatan dengan sumber TKI, bisa mengurangi biaya calon TKI untuk memeriksa kesehatan," tambah dia. Khamde menerangkan, ke-40 rumah sakit yang akan dikunjungi tersebut berlokasi di Medan, Lampung, Jakarta, Bandung, Cilacap, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Banyuwangi, dan Mataram. Menurut Khamde, saat ini sudah terdapat 15 unit rumah sakit yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah Malaysia untuk memeriksa calon TKI. Rumah sakit tersebut, lanjut dia, tersebar di Jakarta (11 unit), Medan (1 unit), Mataram (2 unit), dan Surabaya (2 unit).Faisal - Tempo News Room
Iklan
