Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyayangkan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim, yang menuduh korban Buyat telah direkayasa. Hal ini diutarakan Anshari Thayib, anggota Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Komnas HAM kepada Tempo News Room, di ruang kerjanya, Selasa (10/8). Menurut Anshari, yang kini sedang menyusun peta permasalahan kasus Buyat untuk dibawa ke rapat pleno pada 11-12 Agustus 2004, seharusnya menteri bisa memilah-milah persoalan yang terjadi. "Jangan disisipi dengan kasus yang lain," katanya.Anshari menjelaskan bahwa tuduhan rekayasa merupakan kasus yang berbeda dengan kenyataan telah terjadinya pencemaran lingkungan di Buyat. "Realitas bahwa di Buyat terjadi pencemaran sudah diakui banyak pihak termasuk Nabiel dan Sujudi. Seharusnya fokusnya ke sana," kata Anshari. "Justru itu kewajiban menteri untuk menyelidiki siapa yang melakukan pencemaran," ujarnya.Kalau seorang menteri mempunyai dugaan lain, seperti rekayasa oleh korban, menurut Anshari, seharusnya tidak dicampuradukkan dengan kasus pencemaran dan harus ditangani secara terpisah. Menurutnya, kalau memang rekayasa itu adalah pelanggaran hukum, seharusnya dilakukan proses hukum terhadap hal tersebut.Menurut Anshari, pencemaran dan dampaknya terhadap warga Buyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena dalam UUD 1945, pasal 28H (1), menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. "Kalau mereka sampai dibawa ke Jakarta, berarti pelayanan kesehatan di sana tidak fungsional juga kan," tambahnya. Anshari juga menambahkan bahwa pembuangan limbah tailing ke laut (STD; Submarine Tailing Disposal) sudah dilarang untuk digunakan di Amerika dan Inggris. Karena tidak aman bagi lingkungan. Substansinya, menurut Anshari, seharusnya pemerintah mengkaji apakah STD yang digunakan Newmont aman atau tidak. "Hasil kajian ini menunjukkan (pembuangan limbah tailing ke laut) tidak aman," katanya sambil menunjukkan hasil kajian oleh Nostromo Research, London, pada Juli 2000. Nabiel Makarim sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa empat warga Buyat yang datang ke Jakarta pada akhir Juli lalu, adalah rekayasa (Koran Tempo, 10/8). Nabiel menuduh warga tersebut bukanlah asli warga Buyat, tetapi berasal dari daerah yang berjarak sekitar 150 km dari Teluk Buyat dan dari kota Bitung. Tito Sianipar - Tempo News Room
Iklan
