Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD Nganjuk Diperiksa Bergilir

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Nganjuk: Pengusutan kasus dugaan korupsi Rp 5,2 miliar yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mulai digelar. Tim penyidik dari Polres Nganjuk memanggil dan memeriksa sejumlah anggota DPRD Nganjuk secara bergilir. Hingga Selasa (10/8), dua orang yang telah menjalani pemeriksaan. Pekan ini, penyidik menargetkan lima orang yang diperiksa."Kami mohon publik bersabar dan bisa memahami kinerjapenyidik yang memerlukan pemeriksaan intensif dankajian yang matang dalam menangani pengungkapan dugaankasus korupsi di DPRD Nganjuk," kata Wakil KepalaKepolisian Resort Nganjuk, Komisaris Polisi HeriMaryadi kepada Tempo News Room, Selasa (10/8).Menurut Heri Maryadi, setelah mendapat izin dariGubernur Jatim, Imam Utomo untuk melakukan pemeriksaanterhadap anggota DPRD Nganjuk, sejak Senin (9/8) timpenyidik Polres Nganjuk langsung menjalankan tugas itu. Hari pertama penyidik memeriksa Ketua Komisi A, Adi Wibowo selama sekitar 8 jam. Selasa (10/8), polisi memeriksa Kentong Sukarnoputro, anggota Komisi D dari Fraksi PDIP. Kentongdiperiksa selama 3 jam dan ditanyai 80 butirpertanyaan. Sayangnya pihak polisi tidak bersediamerinci pertanyaan tersebut."Yang jelas, kedua anggota dewan yang telah kamiperiksa sangat proaktif. Bahkan mereka jugamenyerahkan setumpuk berkas dan tanda bukti," kata Heri Maryadi.Menurut jadual penyidikan di Polres Nganjuk, pada Rabu(11/10), Kamis (12/10) dan Jumat (13/10), secaraberturut, polisi akan memeriksa Suparman (WakilKetua DPRD dari Fraksi Partai Golkar), Cholis AliFahmi (Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB) dan Herijanto(Wakil Ketua DPRD dari Fraksi TNI/Polri).Baik Adi Wibowo maupun Kentong Sukarnoputro yang sudahdiperiksa, enggan menjawab pertanyaan wartawan. Mereka hanya menyatakan akan membantu semaksimal mungkin prosespenyidikan dan tidak akan berbelit-belit memberikanketerangan. "Pokoknya kami siap dipanggil kapan pun juga. Tidak ada niat sedikitpun lari dari persoalan ini," kata Kentong. Begitu juga, Suparman, Cholis Ali Fahmi dan Herijanto menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik.Sementara itu, Kejaksaan Negeri Nganjuk menyatakan siapmendukung dan membantu penyelidikan Polres Nganjuk terhadap para wakil rakyat. Komitmen itu telahdicanangkan sejak turunnya SPDP (Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan) No B/34/VII/2004 yangmenetapkan Marmun, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, JawaTimur sebagai tersangka tindak pidana korupsi ARTD (Anggaran Rumah Tangga Dewan) Rp 5,2 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Wenny Gustiati telah membentuk tim jaksa pemantau kasus dugaankorupsi tersebut yang terdiri dari para jaksa senior.Jaksa yang masuk dalam tim tersebut adalah 5 KepalaSeksi, yaitu Witono (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara), Sugianto (Kepala Seksi Pidana Umum), Wahyudi (Kepala Seksi Pidana Khusus), Bambang Gunawan (Kepala Seksi Intel) dan Ranu Subroto (Kepala Subag Pembinaan). Mereka bertugas memantau dan berkoordinasi denganpenyidik dari Polres Nganjuk selama proses penyidikanhingga ke tingkat persidangan."Pada prinsipnya tim jaksa pemantau bertugas memback-up penuh langkah kepolisian. Untuk itu tugas yang paling berat nantinya adalah melakukan penelitian berkas secara cermat," kata Witono, Ketua Tim Jaksa Pemantau kepada Tempo News Room.Menurut Witono, pihak kejaksaan akan cenderung secara proaktif memberikan konsultasi dan pertimbangan atas jalannya penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Namun begitu, Witono menegaskan, keberadaan tim pemantau jaksa sangat independen dan tidak akan melakukan intervensi atas penyidikan yang dilakukan kepolisian."Tugas ini merupakan amanat yang cukup berat. Untukitu kami akan all out terjun di dalamnya. Kami siap 24 jam untuk memberikan konsultasi kepada teman-teman dari Polri jika mengalami hambatan dalam penyidikan," kata Witono.Kasus dugaan korupsi yang melibatkan para anggota DPRDNganjuk ini diangkat ke ranah hukum atas desakanterus-menerus sejumlah elemen masyarakat yangtergabung dalam Forkab (Forum Kabupaten), yangmerupakan gabungan sejumlah LSM di Nganjuk. SebelumPolres melakukan pemerikaaan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta mengundangForum Kabupaten (Forkab). Surat undangan yangdilayangkan KPK dengan No: R.361/KPK/VII/2004tertanggal 20 Juli 2004 itu ditandatangani WakilKetua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Menurut Djoko Sabdono, aktivis Forkab, dugaan korupsi diDPRD Nganjuk, dimulai pada tahun anggaran 2001 dan2002, yang meliputi pos anggaran tunjangan jabatan anggota dewan untuk tahun anggaran 2001 hingga 2002 yangdiperkirakan mencapai sekitar Rp 2 miliar. Pelanggaran terjadi pada pembuatan anggaran tunjangan jabatan dengan tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) No 110 tahun 2000 tentang anggaran keuangan DPRD tingkat II. Keputusan dana tunjangan jabatan Dewan untuk tahun2001 yang seharusnya, untuk Ketua DPRD sebesar Rp 630.000 per bulan, tapi kenyataanya Dewan memutuskan sendiri untuk mendapatkan dana tunjangan jabatan Rp1.800.000 per bulan. Untuk Wakil Ketua Dewanseharusnya hanya dapat dana tunjangan jabatan Rp534.000 per bulan, ternyata mendapat Rp 1.620.000 per bulanya. Yang lebih aneh, dalam PP untuk anggota DPRD tidak mendapat jatah dana tunjangan jabatan, ternyata justru per orang mendapat sekitar Rp 1.440.000 perbulan.Menurut Djoko Sabdono, dengan adanya pelanggarantersebut, jika dihitung selama kurun waktu tahunanggaran 2001 dan 2002, anggota DPRD Nganjuk menikmatisecara tidak benar dana APBD yang bersumber dari uangrakyat untuk tunjangan jabatan sekitar Rp 2 miliar.Aktivis Forkab yang lain, Totok Budi Hartonomenjelaskan, penyimpangan dana yang dikategorikan korupsi juga terjadi di pos anggaran kesejahteraan dewan, pos anggaran penjaringan aspirasi masyarakat, pos anggaran kunjungtur luar dan dalam daerah. Penyimpangan tersebut terjadi pada tahun anggaran 2003, yang besarnya mencapai sekitar Rp 3,2 miliar. "Penyimpanganya terjadi pada pos-pos anggaran insidental tapi praktiknya berbeda. Dalam pos itu dana langsung dibagi habis kepada segenap anggota dewan, tanpa ada kegiatan apapun, anggota dewan mendapatkan dana sama rata dari pos tersebut," kata Totok Budi Hartono.Dwidjo U. Maksum - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

10 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

15 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

23 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

24 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

26 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

26 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.


Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

28 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Albertina Ho dan Harjono, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik 93 pegawai Rutan KPK, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada para terperiksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar mencapai Rp.6,14 miliar di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawainya Diduga Terlibat Pungli di Rutan KPK, Begini Kata Sekretariat DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta siap untuk mengambil langkah dalam memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungli di Rutan KPK.


Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

30 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbedaan DPR, DPRD, dan DPD RI serta Wewenangnya

DPR, DPRD dan DPD adalah lembaga legislatif yang melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lalu, apa perbedaan DPR, DPRD dan DPD?


Gedung DPRD Garut Sepi usai Pemilu 2024, Demo Guru Honorer Tak Diterima Anggota Dewan

34 hari lalu

Suasana sidang paripurna dengan agenda mengesahkan pemakzulan Bupati Aceng Fikri di Gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Jumat (1/2). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Gedung DPRD Garut Sepi usai Pemilu 2024, Demo Guru Honorer Tak Diterima Anggota Dewan

Gutu honorer gagal bertemu para wakil rakyat karena tak ada satupun anggota DPRD Garut berada di tempat.