Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: 15 keluarga korban kasus Tanjung Priok 12 September 1984 bersama Kontras menuntut banding Mayjen Pranowo yang dibebaskan dari tuntutan pelanggaran HAM berat oelh Pengadilan ad hoc HAM Selasa (10/8). "Jaksa hanya menampilkan saksi yang tidak terlibat langsung atau sifatnya meringankan, otomatis kesaksiannya tidak menguatkan tuduhan jaksa karena tidak menggigit," kata Abdul Basir, 56 tahun, saksi sekaligus korban kasus Tanjung Priok ditengah orasi para pendemo di depan kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Rabu (11/8). Menurut Basir, seharusnya dirinya bersama keenam kawannyalah yang dijadikan saksi pada sidang pengadilan Pranowo karena Basir dan temannya adalah korban langsung penyiksaan dan penahanan di Rumah Tahanan Guntur dan Cimanggis. Hal yang sangat disesalkan Basir, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang saat itu diketuai Rusman Hadi tidak menanggapi dan hanya memanggil saksi lain yang tidak disiksa di tahanan. "Kami beberapa kali datang dan meminta menjadi saksi, entah sudah berapa kali kami membuat fotokopi KTP sesuai dengan persyaratan tetapi itu tidak ada artinya karena tidak ada tanggapan dari pihak JPU, hanya satu saksi dari pihak kami (tujuh orang korban) yang dipanggil bersaksi yaitu Aminatun," tukasnya menjelaskan. Lebih lanjut Basir juga mengatakan, tuntutan JPU menuntut pidana penjara 5 tahun terhadap terdakwa adalah tidak adil. Karena di dalam Undang-undang HAM disebutkan, terdakwa seharusnya dipenjara maksimal 10 tahun. Ia juga mengatakan kenapa pihak JPU tidak berusaha memanggil saksi lain atau baru yang bisa mendukung tuntutannya. Saksi yang diajukan selama ini berasal dari pihak islah, "Wajar jika akhirnya meringankan atau mereka mencabut berita perkaranya, wong dapet duit," ujarnya.Indri, perwakilan dari Kontras untuk para korban kasus ini, membacakan beberapa catatan dalam selebaran yang dibagikan kepada pihak pers dan kalangan umum yang saat itu hadir di depan Kejaksaan Agung. Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Pewenangan Pelanggaran HAM berat I Ketut Murtika, mengatakan akan mengambil sikap terhadap JPU untuk mengupayakan jalur hukum dengan mengajukan kasasi, tapi bukan banding seperti yang dituntut pihak Kontras dan korban. "Kasasi ditempuh karena putusan pengadilan HAM kemarin sudah memutuskan terdakwa bebas," katanya. Zubir Rachmat, Kepala Biro Umum yang mewakili Kapuspenkum, mengatakan kekalahan JPU pada kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Pranowo, secara psikologis JPU merasa malu karena gugatan JPU ternyata bisa dikalahkan. "JPU perlu dukungan. Kasasi harus dan wajib dilakukan JPU," paparnya. Endang Purwanti - Tempo News Room
Iklan
